Bloomberg Technoz, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebutkan terdapat delapan program prioritas pemerintah di tahun 2026 mendatang guna memperkuat kemandirian ekonomi dan sosial.
Hal ini disampaikan dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-18 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2024-2025 yang membahas Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) 2026.
"Dalam rangka memperkuat kemandirian ekonomi dan sosial untuk mewujudkan Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera, maka strategi jangka menengah difokuskan pada delapan strategi yang mendukung agenda pembangunan," katanya dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-18 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2024-2025, Selasa (20/5/2025).
Sri Mulyani menyebutkan delapan agenda tersebut difokuskan pada, ketahanan pangan, ketahanan energi, Makan Bergizi Gratis (MBG), program pendidikan, dan program kesehatan. Lalu pembangunan desa, koperasi dan UMKM, pertahanan semesta, serta akselerasi investasi dan perdagangan global.
Pertama, dalam mempercepat ketahanan pangan, pemerintah mendorong produktivitas serta menjaga stabilitas harga pangan. Di mana, Anggaran APBN 2026 akan difokuskan untuk meningkatkan kapasitas produksi padi, jagung, susu, daging, mengurangi ketergantungan impor pangan, serta memperkuat rantai pasok dari hulu hingga hilir.
Kedua, dalam mewujudkan ketahanan energi dilakukan dengan peningkatan lifting minyak dan gas, lalu menjaga stabilitas harga energi, percepatan pengembangan energi baru terbarukan, serta mengurangi emisi gas rumah kaca. Kata dia, termasuk di dalamnya meningkatkan nilai tambah kelapa sawit dengan melanjutkan program B40 menuju transisi B50.
Ketiga, Sri Mulyani memaparkan, pada 2026 mendatang program Makan Bergizi Gratis (MBG) akan diperkuat untuk melayani 82,9 juta penerima manfaat melalui sekitar 30.000 unit Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Keempat, di tahun 2026 pemerintah mengalokasikan anggaran pendidikan antara Rp727 triliun hingga Rp761 triliun. Ditujukan untuk penguatan sekolah unggulan, sekolah rakyat, perbaikan sarana dan prasarana, peningkatan angka partisipasi kasar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan perguruan tinggi, penguatan kualitas tenaga pengajar, serta penguatan vokasional.
Kelima, di tahun 2026, pemerintah mengalokasikan anggaran Rp181 triliun hingga Rp228 triliun untuk menghadirkan pelayanan kesehatan yang berkualitas. Tujuannya untuk menunjang perbaikan produktivitas dengan peningkatan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Anggaran kesehatan juga diarahkan untuk efektivitas program pemeriksaan kesehatan gratis, akselerasi penurunan stunting dan kasus penyakit menular, penguatan fasilitas kesehatan, serta penambahan bantuan gizi bagi balita dan ibu hamil.
Keenam, untuk memperkuat pembangunan desa serta pemberdayaan koperasi dan UMKM serta menghidupkan ekonomi masyarakat, direalisasikan melalui akselerasi desa mandiri serta penguatan peran Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) dan UMKM dalam pemberdayaan ekonomi daerah.
Ketujuh, dalam memperkuat pertahanan semesta untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat, diupayakan Indonesia menuju minimum essential force ditempuh melalui modernisasi alat utama sistem persenjataan (alutsista). Caranya dengan memberdayakan industri strategis dalam negeri serta memperkuat komponen cadangan.
Kedelapan, Pemerintah telah membentuk Danantara untuk meningkatkan sinergi dan daya saing serta daya tarik BUMN secara nasional dan global. Sri Mulyani menyebut, sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto, Danantara harus dikelola secara profesional, kompeten, dan berintegritas.
"Pengelolaan dilaksanakan di bawah mekanisme pengawasan dan tata kelola yang baik, profesional, transparan, dan akuntabel sesuai prinsip good corporate," jelasnya.
(lav)
