“Pembekuan dan pemutusan dana ini akan menghambat Harvard dalam mengekspresikan hak-haknya berdasarkan Amandemen Pertama,” demikian bunyi gugatan yang diajukan ke pengadilan federal di Boston. “Harvard tidak akan dapat mengambil keputusan independen terkait rekrutmen dosen, program akademik, penerimaan mahasiswa, dan aspek inti akademik lainnya tanpa rasa takut bahwa keputusan tersebut akan melanggar pandangan sensor ideologis pemerintah mengenai keberagaman pandangan di kampus.”
Departemen Pendidikan AS belum memberikan tanggapan atas permintaan konfirmasi terkait kasus ini.
Peningkatan tensi ini terjadi di tengah salah satu perselisihan paling menonjol dalam upaya Trump mengubah lanskap ekonomi dan budaya AS. Pemangkasan dana kepada Harvard sudah mulai mengancam keberlangsungan berbagai proyek riset dan ekosistem akademik yang selama ini turut menggerakkan ekonomi negara bagian Massachusetts.
Gugatan yang diperbarui tersebut tetap berisi pokok tuduhan yang sama dengan gugatan awal: bahwa berbagai lembaga pemerintah telah melanggar Amandemen Pertama dan Administrative Procedure Act dengan secara sepihak menghentikan pendanaan kepada Harvard. Hakim Distrik AS Allison Burroughs telah menjadwalkan sidang perdana pada 21 Juli.
Perwakilan Harvard merujuk semua permintaan komentar terkait pemutusan dana terbaru ke isi gugatan yang telah diperbarui tersebut.
Dalam dokumen hukum, Harvard menyertakan surat tertanggal 6 Mei dari National Institutes of Health (NIH) yang secara resmi membatalkan hibah senilai US$2,2 miliar. NIH menyatakan bahwa hibah tersebut “tidak lagi sejalan dengan prioritas lembaga” karena “peristiwa terbaru di Universitas Harvard yang berkaitan dengan tindakan antisemitik.”
Surat itu menyebut “ketidakaktifan Harvard yang berkelanjutan dalam menghadapi pelecehan dan penargetan berat terhadap mahasiswa Yahudi.” Meski biasanya NIH memberi kesempatan bagi penerima hibah untuk mengambil “langkah korektif yang sesuai,” dalam kasus ini disebut “tidak ada tindakan korektif yang mungkin dilakukan.”
Surat serupa juga dikirimkan kepada Harvard oleh Departemen Pertanian AS pada 9 Mei, serta oleh Departemen Energi, Pertahanan, dan Perumahan dan Pembangunan Perkotaan pada 12 Mei, sebagaimana tercantum dalam gugatan.
Presiden Harvard, Alan Garber, telah dua kali secara terbuka mengecam langkah pemerintahan Trump yang dianggap mengancam independensi akademik kampus. Pada Senin, ia menulis surat kepada Menteri Pendidikan Linda McMahon, membantah tudingan bias politik dan memperingatkan bahwa intervensi pemerintah yang berlebihan dapat mengancam kebebasan fundamental. Namun keesokan harinya, satuan tugas antisemitisme memberikan tanggapan keras.
“Kampus Harvard, yang dulunya simbol prestise akademik, kini menjadi ladang sinyal moral palsu dan diskriminasi,” tulis satuan tugas tersebut. “Ini bukan kepemimpinan; ini adalah kepengecutan. Dan ini bukan kebebasan akademik; ini adalah pelemahan institusi.”
(bbn)
