Dengan begitu, anggaran PU tersebut bertambah sekitar Rp23 triliun dari anggaran sebelumnya yang sebesar Rp50,48 triliun sebagai bentuk relaksasi atas pemblokiran yang dilakukan pada Februari lalu.
Sementara itu, Menteri Sosial Saifullah Yusuf sebelumnya juga memastikan pemakaian anggaran pembangunan sekolah rakyat separuhnya melalui APBN.
Pemerintah, kata dia, juga telah menyiapkan sarana dan prasarana untuk 53 sekolah rakyat saat ini akan mulai beroperasi mulai Juni mendatang. Secara total, target pembangunan tahun ini mencapai 200 unit.
Sistem Kontrak hingga Ajari Lebih dari Satu Mata Pelajaran
Dalam kesempatan terpisah, Kemensos, sebagai penyelenggaran program utama bersama Kemendikdasmen belakangan telah memulai rekrutmen guru dan tenaga pengajar untuk Sekolah Rakyat.
Mendikdasmen Abdul Mu'ti menyebut guru yang direkrut tersebut akan mendapatkan sistem kerja kontrak individu, bukan berstatus sebagai Aparatur Sipil Negata (ASN). "Guru yang dikontrak tidak terikat ASN, dan memang dikontrak untuk mengajar disitu (Sekolah Rakyat), kata Mu'ti, belum lama ini.
Mu'ti juga menjelaskan mengenai kualifikasi guru untuk Sekolah Rakyat. Para guru adalah mereka yang telah lulus Pendidikan Profesi Guru (PPG).
"Dia harus full-time, harus di situ, dan harus disampaikan di awal," katanya. Guru-guru ini juga nantinya akan bisa mengajar lebih dari 1 mata pelajaran.
Sementara itu terkait dengan posisi Kepala Sekolah, menurutnya, posisi itu dapat diputuskan bergantung jumlah muridnya. Dia membuka kemungkinan pada satu lokasi hanya memiliki 1 kepala sekolah yang diisi dengan tiga jenjang SD, SMP, SMA.
Untuk kurikulum, kata dia, akan menggunakan sistem pendekatan individu atau pemetaan peserta didik di awal. Dengan kata lain, siswa dapat masuk kapan saja tanpa mengikuti tahun ajaran (multi entry multi exit).
"Multi entry multi exit jangan dimaknai bisa keluar kapan saja. Namun bisa masuk kapan saja dan mencapai capaian pembelajaran kapan saja. Tidak harus semua siswa disamakan. Yang penting adalah mereka bisa belajar dan karakternya terbentuk melalui asrama," katanya.
Adapun, rencana pembangunan dan program Sekolah Rakyat ini diperintahkan Prabowo melalui surat Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8/2025 tentang Optimalisasi Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.
(ell)
