Di sisi lain, dia menyebut pertumbuhan ekonomi China kuartal I-2025 menembus 5,4% year on year (yoy), hal itu karena penggerak atau motor industrinya masih berjalan di tengah perang dagang dengan Amerika Serikat (AS).
“Industrialisasi di Indonesia juga tidak terjadi dengan model hilirisasi yang ada sekarang. Deindustrialisasi-nya berlanjut terus,” ujarnya.
Situasi Berat
Senada, Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum Energi Pertambangan (Pushep) Bisman Bakhtiar tidak menampik kondisi usaha pertambangan akhir-akhir ini cukup berat, baik di tingkat global maupun nasional.
“Sehingga wajar jika produksi dan kontribusi menurun,” ucap Bisman.
Bisman menilai hilirisasi sektor pertambangan saat ini berada di tahap memulai. Artinya, masih jauh dari ideal lantaran masih sebatas pengolahan dan pemurnian di dalam negeri dan belum sampai pada industri turunan.
Menurutnya, Indonesia masih memerlukan waktu untuk bisa mendapatkan hasil dan efek pengali atau multiplier effect dari hilirisasi sektor pertambangan.
Pun demikian, bisnis pertambangan masih sangat mungkin menjadi tulang punggung perekonomian RI karena komoditas mineral strategis cukup mempunyai nilai.
Bisman menuturkan Indonesia sejatinya memiliki banyak potensi, tetapi sampai saat ini pengelolaannya belum ideal seperti yang diharapkan dalam Pasal 33 UUD 1945.
Pasal 33 UUD 1945 sendiri adalah sendi utama dari landasan perekonomian dan pengelolaan sumber daya alam di Tanah Air. Landasan konstitusional ini juga menjadi peraturan yang membahas kesejahteraan masyarakat.
Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan Produk Domestik Bruto (PDB) Tanah Air tumbuh 4,87% yoy pada Januari—Maret 2025. Capaian itu melambat dari triwulan sebelumnya yang tumbuh 5,02% yoy dan menjadi yang terlemah sejak kuartal III–2021.
Dari sisi lapangan usaha, hampir seluruhnya tumbuh. Namun, hanya satu yang mengalami kontraksi yaitu pertambangan.
Peran industri pertambangan terhadap ekonomi Indonesia cukup signifikan, menyumbang 8,99% terhadap PDB. Walhasil, saat sektor ini mengalami kontraksi, dampaknya akan cukup terasa.
Produksi Turun
Dalam perkembangan lain, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melaporkan produksi hampir seluruh mineral logam andalan Indonesia pada 2024 mengalami tren penurunan dari tahun sebelumnya.
Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara (Minerba) Kementerian ESDM Tri Winarno memaparkan penurunan paling signifikan terjadi pada komoditas timah, emas, dan bauksit.
Dalam catatannya, Tri menyebut produksi timah anjlok sebesar 41,6% atau dari 68.236 ton pada 2023 menjadi hanya 39.814 ton pada 2024. Produksi emas (bijih DMP) juga terkoreksi tajam hingga 42%, dari 105 ton menjadi 60,8 ton.
Produksi tembaga turun 25% dari 1,6 juta ton pada 2023 menjadi 1,2 juta ton pada 2024. Bauksit pun mencatatkan penurunan produksi dari 9,89 juta ton pada 2023 menjadi 8,36 juta ton atau turun 15%.
Komoditas andalan RI, nikel, juga mengalami koreksi tipis. Volume produksinya turun dari 176,9 juta ton pada 2023 menjadi 173,6 juta ton pada 2024. Sementara itu, produksi galena juga terkoreksi tipis sekitar 5%, dari 23.500 ton menjadi 22.200 ton.
Di tengah tren negatif tersebut, hanya bijih besi mencatatkan kinerja positif. Produksi besi naik dari 1,11 juta ton pada 2023 menjadi 1,19 juta ton di tahun berikutnya.
“Bauksit 9,8 ini sudah washed ya, dan realisasi pada 2024, kemudian timah drop dari 2023 ke 2024, tembaga relatif turun, kemudian emas turun, besi cukup hampir sama, dan galena sama,” kata Tri dalam rapat dengan Komisi XII DPR RI, medio pekan lalu.
Pada 2024, realisasi setoran penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sektor minerba mencapai Rp140,5 triliun, atau menyumbang 46,79% dari setoran PNBP tahun lalu.
Walakin, realisasi tersebut sebenarnya terpelanting cukup jauh dari capaian 2023 yang menembus Rp172,1 triliun dan 2022 yang mencapai Rp180,4 triliun.
Dengan demikian, target dan realisasi setoran PNBP dari sektor pertambangan terus mengalami penurunan dari tahun ke tahun.
(mfd/wdh)
