Portal berita kemudian 'membunuh' koran/majalah cetak, membuat sejumlah koran cetak terkenal di dunia terpaksa berhenti cetak. Termasuk di Indonesia, puluhan koran cetak sudah berhenti cetak.
“Sekarang, jika televisi mendapat saingan ketat atas kemajuan teknologi digital termasuk media sosial, harus dipahami secara rasional dan bijak,” kata Immanuel.
Kemnaker menghormati hal-hal yang merupakan wewenang stasiun-stasiun televisi, sepanjang dalam koridor aturan dan peraturan yang berlaku.
Seandainya pun isu PHK memang terjadi, sepanjang dilaksanakan sesuai aturan dan peraturan, Immanuel berharap semua mantan karyawan memperoleh hak secara normatif. Kemnaker berharap agar proses PHK sesuai aturan yang berlaku.
Di lain sisi, jika perseroan yang melakukan PHK tidak melanggar ketentuan yang ada, tak ada celah Kemnaker untuk masuk.
Pada bagian lain, Wamenaker mengatakan, kini Kemnaker prihatin atas praktik penahanan ijazah mantan karyawan. Akibatnya, mantan karyawan tak bisa mencari pekerjaan lain, maka terjadilah pengangguran.
Sebelumnya, Kemnaker berencana menyambangi Kompas TV seiring dengan adanya kabar PHK, belum lama ini. Immanuel Ebenezer Gerungan mengatakan, rencana tersebut guna mengonfirmasi kebenaran kabar PHK yang menyasar kepada sejumlah pekerjanya.
"[Mereka] belum laporan. Tapi [kabarnya] layoff-nya sudah terjadi. Nanti saya mau minta datanya ke Kompas, secepatnya," ujar Immanuel saat diminta konfirmasi, Rabu (23/4/2025).
Terkait dengan jumlah karyawan yang terkena PHK, Immanuel juga telah mengonfirmasi ada sekitar ratusan orang, meski tak memerinci lebih lanjut.
(lav)
