Survei tersebut, lanjut dia, dilakukan secara bertahap sesuai dengan ketersediaan bangunan eksisting, termasuk ketersediaan lahan untuk bangunan baru, sekaligus diklaim akan menggunakan teknologi besar.
"Kalau bangun, PU selalu pakai teknologi besar, makanya ada renovasi yang nanti kita sesuaikan dengan inovasi-Inovasi Kementerian PU, tidak hanya menambah toilet atau ruang kelas, tetapi juga harus memperhatikan tahan gempa."
Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, pemerintah sendiri menargetkan pembangunan Sekolah Rakyat sepanjang tahun ini mencapai 200 unit. Sisanya atau 147 unit akan dirampungkan selesai akhir tahun ini.
"Hal yang 53 sekolah pada posisi sudah siap untuk tahun ini, hanya perbaikan-perbaikan karena memanfaatkan bangunan eksisting. Selanjutnya sisanya 147 sekolah kita harus membangun dari baru," kata Prasetyo Hadi.
Sistem Kontrak hingga Ajari Lebih dari 1 Mata Pelajaran
Dalam kesempatan terpisah, Kemensos, sebagai penyelenggaran program utama bersama Kemendikdasmen belakangan telah memulai rekrutmen guru dan tenaga pengajar untuk Sekolah Rakyat.
Mendikdasmen Abdul Mu'ti menyebut guru yang direkrut tersebut akan mendapatkan sistem kerja kontrak individu, bukan berstatus sebagai Aparatur Sipil Negata (ASN). "Guru yang dikontrak tidak terikat ASN, dan memang dikontrak untuk mengajar disitu (Sekolah Rakyat), kata Mu'ti, belum lama ini.
Mu'ti juga menjelaskan mengenai kualifikasi guru untuk Sekolah Rakyat. Para guru adalah mereka yang telah lulus Pendidikan Profesi Guru (PPG).
"Dia harus full-time, harus di situ, dan harus disampaikan di awal," katanya. Guru-guru ini juga nantinya akan bisa mengajar lebih dari 1 mata pelajaran.
Sementara itu terkait dengan posisi Kepala Sekolah, menurutnya, posisi itu dapat diputuskan bergantung jumlah muridnya. Dia membuka kemungkinan pada satu lokasi hanya memiliki 1 kepala sekolah yang diisi dengan tiga jenjang SD, SMP, SMA.
Untuk kurikulum, kata dia, akan menggunakan sistem individual approach atau pemetaan peserta didik di awal. Dengan kata lain, siswa dapat masuk kapan saja tanpa mengikuti tahun ajaran (multy entry multi exit).
"Multi entry multi exit jangan dimaknai bisa keluar kapan saja. Namun bisa masuk kapan saja dan mencapai capaian pembelajaran kapan saja. Tidak harus semua siswa disamakan. Yang penting adalah mereka bisa belajar dan karakternya terbentuk melalui asrama," katanya.
Rencana pembangunan dan program Sekolah Rakyat tersebut diperintahkan Prabowo melalui surat Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8/2025 tentang Optimalisasi Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.
(lav)
