Pertama, Indonesia berencana untuk meningkatkan volume impor dari AS seperti gandum, minyak dan gas (migas) hingga kapas--termasuk produk yang sebelumnya menjadi produk utama pasar ekspor RI ke AS seperti furniture dan elektronik.
Salah satu jalur negosiasi tersebut akan dilakukan melalui revitalisasi Perjanjian Kerjasama Perdagangan dan Investasi atau Trade adn Investment Framework (TIFA) kedua negara yang pertama kali dilakukan sejak 1996 lalu.
"Ini menjadi platform penting untuk memperkuat hubungan ekonomi bilateral. Pertemuan TIFA terakhir adalah 14 Mei 2018 di Jakarta, dan belum ada pertemuan TIFA lagi sejak saat itu," papar dokumen itu.
Kedua, Indonesia juga berencana untuk menderegulasi kebijakan Non-Tariff Measures (NTM) atau hambatan non-tarif yang dapat membatasi perdagangan, salah satu nya seperti pemberlakukan tingkat komponen dalam negeri (TKDN).
Indonesia, lanjut dokumen tersebut, akan merelaksasi aturan TKDN yang ada di sejumlah Kementerian/Lembaga, utamanya pada produk sektor ICT (Information and Communication Technologi) yang berasal dari AS seperti Google hingga Apple Inc.
Kemudian yang ketiga, Indonesia juga akan mengevaluasi soal larangan terbatas (lartas), percepatan halal, pembiayaan, dan lain sebagainya.
Indonesia juga akan meningkatkan impor dan investasi di AS, termasuk merealokasi sumber impor gas minyak cair atau liquefied petroleum gas (LPG) dan gas alam cair atau liquefied natural gas (LNG) ke Amerika Serikat (AS).
Airlangga menyebut Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk menyanggupi keinginan AS dalam penyeimbangan neraca perdagangan bilateral kedua negara melalui jalur negosiasi. Salah satunya adalah dengan janji untuk membeli LPG dan LNG dari Negeri Paman Sam.
“[Melalui] pembicaraan dengan Menteri ESDM [Bahlil Lahadalia], kita—sesuai arahan Presiden [Prabowo Subianto] — kita juga disiapkan untuk membeli LPG dan LNG, peningkatan dari Amerika,” kata Airlangga.
Untuk diketahui, AS sebelumnya memberikan tarif 32% terhadap Indonesia sebagai mitra dagangnya. Jumlah itu belum termasuk tarif dasar 10% yang dikenakan Washington kepada 180 mitra dagang mereka.
(ain)
