Jaksa Agung Pam Bondi menambahkan, tim ini akan memungkinkan jaksa untuk “menggunakan seluruh kekuatan hukum demi menindak setiap pelanggaran terhadap hak sipil perempuan.”
Namun, kelompok advokasi LGBTQ, GLAAD, mengecam langkah ini sebagai “inisiatif yang tidak masuk akal dan tak berdasar” yang berpotensi membuang-buang uang rakyat. Larangan terhadap perempuan transgender di olahraga perempuan dinilai “membahayakan anak perempuan karena bisa menyebabkan pemeriksaan alat kelamin yang invasif dan proses verifikasi lain yang mahal,” ujar juru bicara GLAAD dalam pernyataan tertulis, Jumat.
Jumlah pasti atlet transgender yang aktif di tingkat perguruan tinggi masih belum diketahui. Badan pengatur olahraga mahasiswa, NCAA, tidak mencatat data khusus tentang partisipasi atlet transgender. Namun Presiden NCAA, Charlie Baker, mengatakan kepada panel Senat bahwa dari total 510.000 atlet perguruan tinggi, ia hanya mengetahui kurang dari 10 orang yang merupakan transgender.
Penelitian dari Williams Institute di Fakultas Hukum Universitas California Los Angeles menunjukkan bahwa jumlah orang transgender di Amerika Serikat kurang dari 1% dari total populasi. Sejak Januari, pemerintahan Trump telah mengambil berbagai langkah untuk mengubah cara partisipasi orang transgender dalam pendidikan, kehidupan publik, dan militer.
Kebijakan-kebijakan tersebut memicu protes dan gugatan hukum. Larangan terhadap personel militer transgender, misalnya, telah diblokir oleh sejumlah hakim.
Di negara bagian Maine, Gubernur Janet Mills menolak untuk mematuhi perintah eksekutif Trump terkait larangan perempuan transgender dalam olahraga perempuan. Ia mengacu pada hukum negara bagian yang melarang diskriminasi berdasarkan identitas gender. Menanggapi hal itu, Departemen Pertanian AS menghentikan pendanaan federal untuk beberapa program sekolah, dan pemerintah federal meluncurkan sejumlah penyelidikan terhadap negara bagian tersebut.
(bbn)
