Soo-Hyang Choi - Bloomberg News
Bloomberg, Mahkamah Konstitusi (MK) Korea Selatan (Korsel) membatalkan pemakzulan Perdana Menteri Han Duck-soo, mengembalikannya sebagai pemimpin sementara negara. Ini adalah putusan besar pertama yang dibuat sejak krisis darurat militer yang mengguncang pemerintahan.
Dalam sidang yang digelar Senin (24/03/2025), MK memutuskan mendukung Han, dengan hanya satu dari delapan hakim yang menolak pemulihannya ke jabatan semula. Keputusan ini menjadi sorotan karena terjadi sebelum mahkamah yang sama menentukan nasib Presiden Yoon Suk Yeol dalam kasus pemakzulannya.
Putusan ini juga menandai pertama kalinya pengadilan mengeluarkan keputusan terkait dekret darurat militer singkat yang dikeluarkan Yoon, yang telah memicu krisis konstitusi terburuk dalam sejarah Korsel. Ketidakpastian politik yang terjadi semakin memecah belah bangsa, dengan ribuan demonstran berkumpul di Seoul menunggu keputusan akhir apakah pemakzulan Yoon akan dikukuhkan atau dibatalkan.
Han sendiri diskors oleh parlemen pada akhir Desember saat menjabat sebagai presiden sementara. Ia dituduh menolak tekanan oposisi untuk menunjuk hakim baru di Mahkamah Konstitusi—sebuah langkah yang diyakini dapat mempercepat pemakzulan Yoon—serta dituduh membantu deklarasi darurat militer Yoon. Namun, Han membantah semua tuduhan tersebut.
Pengadilan menyatakan bahwa penolakan Han untuk menunjuk hakim konstitusi memang melanggar hukum, tetapi tidak cukup untuk menjadi alasan pemecatannya dari jabatan.
Pasca putusan ini, indeks saham Kospi menghapus penurunan hingga 0,5% dan memperpanjang kenaikan untuk hari keenam berturut-turut. Sementara itu, nilai tukar won stabil di 1.465,85 per dolar AS.
Dengan kembalinya Han ke jabatan semula, ia akan mengambil alih kembali peran sebagai presiden sementara dari Menteri Keuangan Choi Sang-mok. Pekan lalu, partai oposisi yang menguasai mayoritas di parlemen mengajukan mosi pemakzulan terhadap Choi atas tuduhan menunda pengangkatan hakim yang telah disetujui oleh majelis.
(bbn)
