“Dikunci ke-15 posisi yang memang memerlukan ekspertisnya mereka. Memerlukan keahliannya mereka dan beririsan ruang kerja dengan ekspertis mereka,” klaim dia.
Dengan begitu, dirinya memandang kontroversi terkait RUU TNI yang belakangan dikhawatirkan masyarakat sudah mulai mereda. Dirinya juga berdalih tetap mempersilahkan masyarakat mengkritisi pembahasan RUU TNI, sebab menjadi bagian dari pengawasan publik yang dilakukan.
“Walaupun kita tetap mempersilahkan teman-teman mengkritisi, kemudian memantau karena ini bagian dari pengawasan publik juga terhadap pelaksanaan undang-undang,” kata Hasan.
Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan kembali menyuarakan protes dan kritik terhadap rencana pemerintah dan DPR meloloskan rumusan revisi UU TNI atau RUU TNI saat ini. Koalisi menilai terdapat sejumlah pasal kontroversial dalam Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) yang kabarnya telah disepakati dalam pembahasan tertutup di hotel, Sabtu lalu.
Dalam rilis yang diterbitkan, koalisi sipil menilai rencana RUU TNI tak mendesak karena beleid yang berlaku saat ini yaitu Undang-undang nomor 34 tahun 2004 tentang TNI masih relevan untuk pembangunan transformasi militer yang profesional.
Bahkan, koalisi justru mendorong pemerintah dan DPR melakukan revisi terhadap UU nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Beleid tersebut perlu diubah terutama untuk menjadi jaminan anggota TNI bisa diseret ke pengadilan umum jika terlibat dalam tindak pidana umum; atau bukan tindak pidana militer.
(azr/frg)
