Selain itu, kata dia adanya faktor sosial sebagai norma budaya yang lebih mengutamakan pekerjaan.
"Sejadi ini dan kendala transportasi turut berkontribusi terhadap angka putus sekolah yang tingginya. Perlu adanya upaya bersama dari pemerintah pusat dan daerah untuk meningkatkan akses dan kesadaran pendidikan di wilayah 3T," ungkapnya.
Berdasarkan Badan Pusat Statistik 2024, angka partisipasi sekolah (APS) Nasional usia 13-15 tahun sampai tahun 2024 telah mencapai 96,17%. Hal ini menunjukkan jumlah anak usia 13-15 tahun yang sekolah lebih rendah dari usia 7-12 tahun. Berarti beberapa anak mulai tidak melanjutkan sekolah setelah SD.
Jika dilihat provinsi:
- Provinsi Kepulauan Riau memiliki APS tertinggi (98,91%)
- Provinsi Papua Pegunungan memiliki APS paling rendah (73,23%)
Sementara itu, angka partisipasi sekolah (APS) Nasional usia 16-18 tahun sampai tahun 2024 telah mencapai 74,64%. Hal ini menunjukkan jumlah anak usia 16-18 tahun yang sekolah lebih rendah dari usia 7-12 tahun dan 13-15 tahun. Berarti banyak anak mulai tidak melanjutkan ke jenjang sekolah SMA/SMK.
Jika dilihat provinsi:
- Provinsi D.I Yogyakarta memiliki APS tertinggi (90,36%)
- Provinsi Papua Tengah memiliki APS paling rendah (47,65%)
Menurut Yudistira pemerintah saat ini tengah menyusun regulasi khusus untuk menangani anak yang tidak sekolah dan anak yang rentan putus sekolah.
Termasuk dengan memberikan program pendidikan alternatif melalui pusat kegiatan belajar masyarakat atau PKBM dan sanggar belajar atau SKB.
(dec/spt)
