Bloomberg Technoz, Jakarta - Presiden Prabowo Subianto buka suara terkait kepastian pemberitan Tunjangan Hari Raya (THR) bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS). Dimana kepastian apakah THR PNS akan diberikan secara keseluruhan atau sebesar 100% pada Ramadan, masih belum diputuskan.

Terkait itu, Prabowo menegaskan bahwa pemerintah sedang mengatur pemberian THR kepada PNS. Dirinya belum menegaskan apakah aturan terkait akan segera terbit dalam waktu dekat, ataupun tidak.

“Sedang diatur semua,” singkat kata Prabowo kepada awak media, di Istana Merdeka, Senin (10/3/2025).

Dalam kesempatan itu, Prabowo turut menegaskan bahwa THR pekerja swasta, BUMN, dan BUMD dibayarkan maksimal H-7 lebaran. Nantinya, terdapat Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan (SE Menaker) yang mengatur pemberian THR bagi pekerja swasta, BUMN, dan BUMD.

“Saya minta pemberian THR bagi pekerja swasta, BUMN, dan BUMD paling lambat 7 hari sebelum Idulfitri,” kata Prabowo.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan bahwa Prabowo tengah menyusun peraturan presiden soal THR pada tahun ini. Nantinya, Kepala Negara yang akan mengumumkan kepastian tersebut.

“Bapak Presiden sedang dalam proses untuk menyelesaikan ya Perpresnya. Nanti beliau yang akan mengumumkan,” ujarnya.

Pemerintah akan mengalokasikan anggaran sekitar Rp50 triliun untuk pencairan THR ASN pada 2025.  Angka ini meningkat 2,67% secara tahunan (year-on-year/yoy) dibandingkan dengan Rp48,7 triliun anggaran THR ASN pada 2024.

Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Haryo Limanseto mengatakan pencairan THR bagi ASN akan dilakukan tepat waktu, dengan ketentuan paling cepat 3 minggu sebelum Idulfitri.

"Percepatan pencairan THR untuk ASN dengan alokasi sekitar Rp50 triliun," ujar Haryo dalam siaran pers, dikutip Senin (3/3/2025).