Hal ini terjadi sesuai Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
Selain itu, Bendahara Negara mengatakan tidak ada alasan khusus penundaan pengumuman APBNKita.
“Tidak [ada alasan tertentu], tadi kan sudah dijawab,” ujarnya.
Sebelumnya, Kemenkeu menjadwalkan agenda pengumuman APBNKita periode Januari 2025 pada pekan depan.
Pernyataan tersebut memberikan kepastian usai adanya penundaan dalam pengumuman laporan keuangan negara. Sebelumnya, Kemenkeu selalu mengadakan konferensi pers secara rutin setiap bulan untuk melaporkan kinerja keuangan negara atau biasa disebut APBNKita. Namun, tak seperti biasa, Kemenkeu belum juga mengumumkan kinerja keuangan negara periode Januari dan Februari 2025, hingga awal Maret ini.
"Insyallah minggu depan," ujar Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kemenkeu Deni Surjantoro kepada Bloomberg Technoz, Jumat (7/3/2025).
Penundaan dalam pelaporan data anggaran bulanan Indonesia membuat para investor bertanya-tanya mengenai kondisi keuangan pemerintah setelah Presiden Prabowo Subianto memerintahkan perombakan atas rencana pengeluaran dan pendapatan untuk mendorong pertumbuhan.
Indonesia belum melaporkan neraca anggaran bulan Januari pada hari Rabu, dengan kementerian keuangan mengutip masalah penjadwalan. Pemerintah biasanya mengadakan pengarahan anggaran dua sampai tiga minggu setelah akhir bulan sebelumnya. Data terakhir adalah angka bulan Desember yang dilaporkan pada 6 Januari.
Laporan Januari sangat dinantikan karena, pada bulan itu, Prabowo memerintahkan kementerian-kementerian, lembaga-lembaga, dan pemerintah-pemerintah daerah meninjau kembali pengeluaran mereka dan membebaskan anggaran sebanyak Rp306,7 triliun rupiah uang negara.
Para investor sedang menunggu data terbaru “untuk mengukur dampak dari langkah-langkah fiskal baru-baru ini dengan lebih baik,” kata ekonom OCBC, Lavanya Venkateswaran.
(ain)
