Sebagai perbandingan, pengeluaran China untuk Tentara Pembebasan Rakyat (PLA) meningkat setidaknya 6,6% per tahun selama tiga dekade terakhir, meski angka sebenarnya mungkin jauh lebih tinggi daripada angka resmi.
Tahun lalu, Pentagon memperkirakan bahwa total pengeluaran China sekitar US$330 miliar hingga US$450 miliar — 1,5 hingga dua kali lipat dari jumlah yang dilaporkan ke publik.
Terlepas dari kesenjangan pendanaan dengan AS, Xi menetapkan tenggat waktu 2027 untuk membangun militer modern, dengan tujuan menjadikan angkatan bersenjata China sebagai salah satu yang terbaik di dunia pada tahun 2049.
Sebagai bagian dari upaya itu, AS mengatakan Beijing sedang membangun gudang senjata nuklirnya, dengan target memiliki setidaknya 1.000 hulu ledak pada tahun 2030, naik dari 500. AS sendiri memiliki sekitar 3.750.
Perdana Menteri China Li Qiang berjanji akan melakukan "upaya habis-habisan" untuk memenuhi target 2027, yang bertepatan dengan ulang tahun ke-100 PLA.
"Kami akan meningkatkan pelatihan militer dan kesiapan tempur untuk menjaga kedaulatan, keamanan, dan kepentingan pembangunan China dengan kuat," kata Li saat menyampaikan laporan kerja tahunan pemerintah di Beijing.
Meningkatnya ketegasan militer China membuat PLA mengadakan latihan militer di Australia, Vietnam, dan Taiwan. Sementara proyeksi kekuatannya yang terus meningkat dibanjiri kritik dari Filipina, Jepang, Korea Selatan, dan India.
PLA secara khusus fokus pada Taiwan, negara demokrasi yang memiliki pemerintahan sendiri dengan 23 juta penduduk, yang terletak sekitar 100 mil dari lepas pantai China. Beijing ingin Taiwan berada di bawah kendalinya, dengan kekerasan jika perlu.
Militer China — yang memiliki lebih banyak pasukan dan kapal angkatan laut daripada negara lain — melakukan setidaknya tiga putaran manuver besar di dekat pulau yang didukung oleh Amerika Serikat tersebut sejak Presiden Lai Ching-te mulai menjabat pada Mei tahun lalu.
Ambisi militer China menghadapi hambatan dari mewabahnya korupsi. Pembersihan korupsi besar-besaran telah menjerat setidaknya 30 pejabat senior sejak pertengahan tahun 2023, termasuk dua orang dari lembaga yang memimpin angkatan bersenjata, Komisi Militer Pusat.
(bbn)
