Sekadar catatan, neraca perdagangan barang Indonesia mencatatkan surplus US$3,45 miliar atau naik US$1,45 miliar pada Januari 2025 dalam perhitungan tahunan (year-on-year/yoy), dan meningkat US$1,21 miliar secara bulanan (month-to-month/mtm).
Di lain sisi, Rao mengamini terdapat kebijakan pemerintah mengenai kesejahteraan, keringanan makroprudensial untuk beberapa sektor, kenaikan upah minimum, dan pertumbuhan upah riil yang lebih baik diharapkan dapat mendukung pertumbuhan.
Maka itu, dengan mengandalkan pemulihan di paruh kedua, DBS Group Research mempertahankan proyeksi pertumbuhan sebesar 5,1% secara tahunan untuk 2025.
Dalam laporan yang sama, Rao menggarisbawahi inflasi Indonesia pada Februari turun 0,1% secara tahunan, angka negatif pertama dalam lebih dari dua dekade terakhir, dari 0,8% pada Januari dan rata-rata 2024 sebesar 2,3% secara tahunan. Kontraksi rata-rata 0,6% secara bulanan pada Januari dan Februari didorong oleh diskon tarif listrik pemerintah untuk pelanggan tertentu yang berakhir bulan lalu.
Kekhawatiran deflasi berlebihan karena kekuatan dari sisi penawaran berada di balik koreksi tajam dalam pembacaan inflasi. DBS Group Research memperkirakan angka inflasi akan kembali ke kisaran target pada paruh kedua.
Kebijakan kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang terbatas pada barang-barang mewah juga mencegah kenaikan lebih lanjut.
Namun, kenaikan harga rokok, transportasi, dan harga minyak non-subsidi kemungkinan akan menambah beban inflasi. Selain itu, inflasi musiman bahan makanan juga akan menguat pada triwulan kedua 2025 selama periode Lebaran.
Awal yang lemah untuk inflasi tahun ini dan asumsi bahwa inflasi akan kembali ke target membuat DBS Group Research melakukan revisi ke bawah dalam perkiraan inflasi tahunan menjadi 1,2% secara tahunan dibandingkan sebelumnya 2,2%.
Rao mengatakan tren deflasi menandakan urgensi untuk menurunkan suku bunga, tetapi rupiah tetap rentan terhadap pergerakan dolar. Bahkan, rupiah jatuh ke posisi terendah sejak Covid pada minggu lalu dan mengalami penurunan 2,3% secara tahun berjalan (year-to-date/ytd).
"Secara terpisah, seorang staf Presiden [Prabowo Subianto] menyatakan bahwa BI telah berkomitmen untuk membeli obligasi senilai Rp130 triliun untuk membiayai program stimulus perumahan pemerintah tahun ini, yang telah menimbulkan kekhawatiran atas monetisasi utang secara de facto," ujar Rao.
Prospek Fiskal
Defisit fiskal Indonesia pada 2024 ditutup pada 2,3% dari Produk Domestik Bruto (PDB) yang lebih sempit dibandingkan dengan perkiraan sebelumnya sebesar 2,7%, didukung oleh kenaikan pendapatan sebesar 2,0% dan lonjakan pengeluaran sebesar 7,3%.
Perkiraan defisit pada 2025 adalah 2,5% dari PDB, bertumpu pada pendapatan yang lebih tinggi untuk mendanai program-program kesejahteraan dan belanja sosial.
Namun, sebuah jalan untuk meningkatkan pendapatan sepertinya akan mengecewakan setelah peluncuran kenaikan tarif PPN sebesar 1% yang dijadwalkan secara luas ditunda, dan hanya memberlakukan kenaikan tersebut pada barang dan jasa mewah.
"Para pejabat saat ini berharap untuk mengumpulkan Rp1,5-3,5 triliun dalam bentuk penerimaan tambahan dibandingkan potensi Rp15 triliun pada peluncuran yang lebih luas," ujarnya.
Sehingga, para pejabat harus menyeimbangkan antara kebutuhan untuk meningkatkan pengumpulan pajak dan juga memperhatikan kebutuhan untuk mempertahankan daya beli rumah tangga berpenghasilan rendah, mengingat sifat pajak tidak langsung yang regresif.
Risiko-risiko baru yang akan bermunculan, antara lain:
- Pemerintah baru telah menerapkan pendekatan yang berpusat pada kesejahteraan, yang ditunjukkan dengan program makan bergizi gratis; pemeriksaan kesehatan gratis; pemotongan tarif listrik; stimulus perumahan; dan langkah-langkah lain termasuk bantuan pangan. Namun, terdapat kejelasan yang terbatas mengenai pendanaan program-program ini.
- Pemangkasan belanja senilai Rp307 triliun (8-9% dari total pengeluaran), yang dilaporkan menargetkan pengeluaran yang tidak produktif dan boros, telah diumumkan dan mengundang kritik dan kehati-hatian.
- Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara telah dibentuk, yang akan mengelola investasi (terintegrasi dengan Indonesia Investment Authority atau INA) dan merupakan sebuah perusahaan induk dari perusahaan-perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) terpilih.
Dengan melapor kepada Prabowo, badan ini diharapkan akan menerima US$20 milyar untuk investasi awal, yang kemungkinan besar berasal dari dividen perusahaan-perusahaan negara, yang kemudian akan disalurkan melalui dukungan anggaran. Kejelasan lebih lanjut dibutuhkan mengenai bagaimana pengeluaran untuk hal ini akan dipertanggungjawabkan.
(lav)
