“Jadi untuk kita misalkan memutuskan kontrak dengan Rosneft ya butuh proses. Harusnya banyak yang dipertimbangkan, jangan sampai nanti kita secara sepihak memutuskan kontrak dengan Rosneft, tetapi ternyata kita disomasi misalkan sama Rosneft bisa saja."
Moshe menyebut jika harus memilih membangun kilang di Pulau Jawa atau Pulau Nipa, dia menilai lebih baik di Pulau Jawa khususnya Tuban karena rantai pasok dan episentrum konsumsi bahan bakar minyak (BBM) di Indonesia mayoritas berada di Jawa.
“Kalau disuruh dipilih ya jelas lebih memilih di Jawa, sumber pembelinya semua ada di Jawa. Kita harus selalu melihat potensi suplainya yang terbesar itu ke mana. Sebanyak 60% penduduk kita kan ada di Jawa, konsumsi juga mayoritas di Jawa, jadi cukup make sense kalau memang kilang tersebut dibangun di Jawa,” tutur Moshe.
Pembangunan kilang di Pulau Jawa dinilai akan lebih menguntungkan karena biaya logistik lebih murah sehingga ongkos kirim BBM bisa lebih hemat dibandingkan dengan membangun kilang di Pulau Nipa.
Butuh Banyak
Lebih jauh, Moshe memandang pemerintah juga perlu untuk membangun dua hingga tiga kilang baru karena wilayah lain seperti Sumatra juga membutuhkan BBM yang tidak sedikit.
“Memang harus bangun beberapa [kilang], enggak cuma satu, satu gede banget gitu ya, tetapi 'nun jauh di sana' juga enggak begitu cost effective dibandingkan dengan misalkan kita bangun dua, tetapi tersebar. Salah satunya di daerah yang konsumennya lebih banyak,” ujarnya.
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia awal pekan ini mengungkapkan pemerintah akan membangun kilang minyak dengan kapasitas 500.000 barel per hari di Pulau Nipa. Proyek ini kemungkinan akan dibiayai oleh Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara).
“Pemerintah juga akan membangun refinery berkapasitas 500.000 barel per hari [bph] yang akan menjadi salah satu fasilitas pengolahan minyak terbesar nantinya. Ini dalam rangka mendorong agar ketahanan energi kita betul-betul lebih baik,” kata Bahlil seusai rapat dengan Presiden Prabowo di Istana Negara, Senin (3/3/2025) malam.
Selain pembangunan kilang, Bahlil juga menyebut pemerintah akan membangun fasilitas penyimpanan (storage) minyak baru di Pulau Nipa, yang berbatasan dengan Singapura.
“Crude storage ini untuk menuju ketahanan energi nasional kita berdasarkan perpres itu harus menambah 30 hari dan itu akan kita bangun di salah satu alternatifnya di Pulau Nipa,” tutur Bahlil.
Pembangunan kilang dan storage minyak tersebut masuk dalam 21 proyek hilirisasi tahap pertama dengan total investasi mencapai US$40 miliar atau sekitar Rp659,2 triliun yang akan dibiayai oleh Danantara.
Dalam kesempatan terpisah, mantan Komisaris Utama Pertamina Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menyatakan banyak proyek pembangunan kilang di Tanah Air yang salah, termasuk proyek Refinery Development Master Plan (RDMP) atau Kilang Balikpapan.
“Saya mesti ngomong jujur ya, banyak pembangunan kilang itu salah termasuk Kilang Balikpapan kalau diperiksa banyak yang masuk penjara. Itu sampai ngaco, makanya saya bilang banyak dosa-dosa lama yang mesti dibereskan,” kata Ahok dalam video wawancaranya bersama Narasi, baru-baru ini.
Ahok juga berkomentar mengenai lokasi penempatan kilang dan storage minyak di Pulau Nipa. Menurut Ahok, seharusnya Pertamina membangun di Tuban, Jawa Timur alih-alih Pulau Nipa yang lebih dekat dengan Negeri Singa.
“Lalu apa ngeyelnya dia enggak lakukan di Tuban, dia lakukan di Pulau Nipa. Ngapain di Pulau Nipa? Saya maki-maki itu Pulau Nipa ngapain dekat Singapura bersaing. Taruh di Tuban di tengah Indonesia, dekat IKN," tegas Ahok.
Saat ini, Pertamina mengoperasikan enam kilang, yaitu; Refinery Unit (RU) II Dumai, RU III Plaju, RU IV Cilacap, RU V Balikpapan, RU VI Balongan, dan RU VII Kasim.
Kapasitas terpasang pengolahan minyak mentah kumulatif di enam kilang Pertamina mencapai sebesar 1,03 juta bph, atau sekitar 90% dari kapasitas pengolahan yang ada di Indonesia.
Sementara itu, Kementerian ESDM mencatat konsumsi BBM di Indonesia mencapai 505 juta barel pada 2023. Sebanyak 49% di antaranya didominasi oleh permintaan dari sektor industri transportasi.
(mfd/wdh)
