“Saya belum tau info itu. Tadi ga dibahas soal itu,” ungkapnya.
Demo mahasiswa bertajuk 'Indonesia Gelap' digelar di sejumlah titik di Indonesia, termasuk di Jakarta, Senin (17/2/2025). Aksi unjuk rasa tersebut dipusatkan di Patung Kuda hingga mengarah ke Istana Negara.
Ada lima tuntutan yang dibawa mahasiswa selama demonstrasi ari ini. Salah satunya, mendesak Presiden Prabowo Subianto mencabut kebijakan efisiensi anggaran. Menuntut pemerintah untuk mengungkap transparansi program Makan Bergizi Gratis (MBG), menolak Revisi UU Minerba, Dwifungsi TNI, hingga mengadili Presiden ke-7 Joko Widodo.
Lebih lanjut, Hasan menyampaikan bahwa informasi terkait pemotongan beasiswa hingga potensi kenaikan biaya pendidikan merupakan informasi yang keliru. Bahkan, kata dia, Prabowo telah menyatakan hal tersebut merupakan persoalan yang tidak boleh dilakukan.
“Presiden sampaikan bahwa info yang beredar soal pemotongan beasiswa, KIP kuliah atau biaya operasional perguran tinggi sama skali ga benar. Dan presiden bilang 'ini ga boleh dilakukan',” tegas Hasan.
Kementerian pendidikan RI terkena dampak efisiensi yang mengakibatkan tukin (tunjangan kinerja) dosen tidak akan cair hingga biaya pendidikan masuk kuliah akan naik. Bahkan jagat maya kembali dihebohkan dengan ‘Peringatan Darurat’ terkait pemangkasan anggaran pendidikan, baik di Kemendikdasmen maupun Kemendiktisaintek.
"Karena kalau BOPTN ini dipotong separuh, maka ada kemungkinan perguruan tinggi harus menaikkan uang kuliah. Berikutnya revitalisasi perguruan tinggi negeri, ini juga di pagu awal kami Rp856,2 miliar dipotong 5%. Kami minta kembali pada pagu semula," kata Mendiktisaintek, Satryo Soemantri Brodjonegoro saat rapat kerja dengan anggota DPR RI beberapa waktu lalu.
Hanya berselang sehari, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meminta kebijakan efisiensi anggaran kementerian/lembaga tidak boleh memberikan dampak terhadap kebijakan uang Kuliah Tunggal (UKT), termasuk untuk Tahun Ajaran 2025/2026 pada Juli mendatang.
"Langkah ini tidak boleh memengaruhi keputusan perguruan tinggi mengenai UKT yang dalam hal ini baru akan dilakukan untuk tahun ajaran baru 2025/2026, yaitu nanti pada Juni atau Juli," ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers, Jumat (14/2/2025).
(ain)
