Tax holiday adalah kebijakan pemerintah yang memberikan pembebasan atau pengurangan pajak kepada sektor-sektor tertentu untuk periode waktu tertentu.
Selanjutnya, pemerintah juga memberikan insentif pajak berupa tax allowance kepada 234 wajib pajak dengan realisasi investasi Rp90,35 triliun dan US$8,5 juta periode 2007 hingga November 2024.
Pemerintah juga memberikan insentif tax allowance untuk 9 wajib pajak di KEK dengan realisasi investasi Rp0,25 triliun periode 2021 hingga November 2024.
Tax allowance adalah insentif yang diberikan pemerintah sebagai pengurang penghasilan kena pajak bagi investor yang dihitung berdasarkan jumlah investasi yang ditanamkan di bidang-bidang usaha daerah.
Lebih lanjut, Sri Mulyani memberikan insentif perpajakan superdeduction, terutama bagi perusahaan yang dapat menyediakan pelatihan bagi tenaga kerja sehingga dapat terus reskilling dan upscalling.
Pemerintah sudah memberikan superdeduction vokasi kepada 94 wajib pajak yang memberikan pelatihan 86.065 peserta.
Selain itu, pemerintah juga memberikan superdeduction research and development (RnD) kepada 29 wajib pajak.
Terakhir, pemerintah juga telah memberikan insentif pajak berupa investment allowance dimanfaatkan oleh 8 wajib pajak dengan realisasi investasi senilai US$2,67 triliun dan Rp18,6 juta sejak 2020 hingga November 2024.
Belanja perpajakan diproyeksikan mencapai Rp445,5 triliun pada 2025, sebagaimana termaktub dalam Buku II Nota Keuangan.
Ekonom menilai Presiden ke-7 Indonesia Joko Widodo mewariskan kondisi fiskal yang menantang kepada pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.
Ekonom Universitas Paramadina Wijayanto Samirin mengatakan indikasi pertama tantangan fiskal yang mengkhawatirkan dalam pemerintahan Prabowo dan Gibran adalah penerimaan yang menurun yang tercermin dari rasio penerimaan pajak terhadap produk domestik bruto (PDB) atau tax ratio.
"Pak Prabowo tidak seberuntung Pak Jokowi. Pak Jokowi mewarisi pemerintahan dengan fiskal yang kuat, moneter yang solid. Saat ini Pak Prabowo mewarisi situasi pemerintahan yang lebih menantang. Jadi ada potensi krisis fiskal," ujar Wijayanto dalam Evaluasi Kritis 100 Hari Pemerintahan Prabowo Bidang Ekonomi, dikutip Jumat (24/1/2025).
(lav)
