Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr memberi isyarat bulan lalu bahwa dia tidak mendukung upaya untuk menggulingkan Duterte saat ini, bahkan saat klan politik mereka yang berkuasa terlibat dalam pertikaian publik setelah aliansi kemenangan mereka pada Pemilu 2022 terpecah.

Negara Asia Tenggara ini memiliki sejarah pemakzulan terhadap pejabat pemerintah, terutama mantan Presiden Joseph Estrada dan Ketua Mahkamah Agung Renato Corona. Menurut Konstitusi Filipina, sidang pemakzulan bisa berujung pada pemecatan dan diskualifikasi dari jabatan.

(bbn)