Bloomberg Technoz, Jakarta – Kontroversi kebijakan seumur jagung Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia dalam melarang penjualan LPG 3 Kg di tingkat pengecer masih menjadi salah satu fokus utama publik Indonesia pekan ini.

Meski kebijakan itu akhirnya dicabut kemarin, Selasa (4/2/2025), atas titah Presiden Prabowo Subianto; kemarahan publik atas keputusan yang memicu kelangkaan dan fenomena antrean panjang untuk memperoleh LPG bersubsidi masih belum reda.

Maksud dan tujuan Bahlil sebenarnya tidak bisa dibilang buruk.

Dengan memangkas mata rantai distribusi, dia berharap anggaran subsidi LPG senilai Rp87,6 triliun dalam APBN 2025 dapat terejewantahkan lebih tepat sasaran, lantaran distribusi ‘Gas Melon’ hanya bisa dilakukan di pangkalan resmi Pertamina yang notabene dapat dikontrol langsung oleh pemerintah.

Bahlil berkali-kali menyebut banyak oknum di tingkat pengecer yang 'memainkan' harga dan volume LPG 3 Kg, sehingga masyarakat dirugikan.