Bloomberg Technoz, Jakarta - Ekonom menilai sederet kebijakan ekonomi pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka pada 100 hari pertama memiliki kecenderungan bersifat populis serta berisiko untuk menambah beban fiskal.

Ekonom Universitas Paramadina Wijayanto Samirin mencontohkan hal tersebut melalui pembatalan tarif efektif pajak pertambahan nilai (PPN) 12%, sementara pada saat yang sama pemerintah tetap menggelontorkan insentif pada 2025.

"Ketika PPN 12% itu dibatalkan ternyata insentif masih jalan. Jadi kebijakan yang diharapkan memperkuat fiskal hasilnya justru menambah pengeluaran," ujar Wijayanto dalam Evaluasi Kritis 100 Hari Pemerintahan Prabowo Bidang Ekonomi, dikutip Kamis (23/1/2025).

Dalam kesempatan tersebut, setidaknya terdapat 8 kebijakan ekonomi yang menonjol dalam 100 hari pemerintahan Prabowo dan Gibran:

  1.   Pembatalan Tarif Efektif PPN 12% Mendadak