“Kalau postur kita usahakan tidak tapi nanti akan kita sampaikan ke DPR pada nanti, kan pergerakan postur bukan karena Inpres ini kan,” klaim Sri Mulyani.
Inpres 1/2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, diteken oleh Presiden Prabowo Subianto pada Rabu (22/1/2025) dan mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.
Efisiensi anggaran yang berpotensi timbul sebesar Rp306,9 triliun dalam APBN 2025. Rinciannya; Rp256,1 triliun dari anggaran kementerian/lembaga Tahun Anggaran 2025; Rp50,59 triliun dari anggaran Transfer ke Daerah (TKD).
Selain itu, menteri/pimpinan lembaga juga diminta menyampaikan usulan revisi anggaran berupa blokir anggaran sesuai besaran efisiensi anggaran masing-masing K/L yang telah mendapat persetujuan kepada Bendahara Negara paling lambat 14 Februari.
Beleid tersebut mengatakan rencana efisiensi yang dilakukan menteri/pimpinan lembaga meliputi belanja operasional dan non-operasional, sekurang-kurangnya terdiri atas belanja operasional perkantoran, belanja pemeliharaan, perjalanan dinas, bantuan pemerintah, pembangunan infrastruktur, serta pengadaaan peralatan dan mesin.
Namun, identifikasi rencana efisiensi yang dilakukan menteri/pimpinan lembaga tidak termasuk belanja pegawai dan belanja bantuan sosial.
(lav)
