Dalam kesempatan yang sama, Anggota DEN Septian Hario Seto mengatakan setidaknya terdapat empat pilar yang akan digabungkan ke dalam GovTech.
Pertama, optimalisasi pendapatan negara, di mana ada dua arsitektur utama, yakni sistem teknologi informasi Coretax yang telah berjalan di Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Ditjen Kemenkeu) dan Sistem Informasi Mineral dan Batubara (Simbara).
Kedua, efisiensi belanja negara, pilar ini penting agar mereduksi inefisiensi tata kelola pengadaan (berbasis e-Katalog), juga dalam daftar penerimaan bantuan sosial (bansos) pemerintah.
“Agar bansos bisa lebih tepat sasaran nanti akan terbantu dengan digitalisasi,” jelas Seto.
Ketiga, perbaikan pelayanan publik, di mana desain GovTech memiliki target penyelarasan berbagai sistem layanan publik, mulai dari kependudukan, paspor, surat izin mengemudi hingga tercipta “integrasi.”
Keempat, layanan berusaha, di mana pemerintahan Prabowo akan menyempurnakan Sistem Online Single Submission Risk Based Approach (OSS RBA) pada era Presiden Jokowi berkuasa. Dengan sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik.
"Kalau empat pilarnya sudah bergabung, bisa saja nanti ke depan kalau ada tungakan pajak, mungkin ada tidak bisa keluar negeri," ujarnya.
(dov/lav)
