Bloomberg Technoz, Jakarta - Direktur Jenderal Aplikasi Informatika (Aptika) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Semuel Abrijani Pangerapan sampaikan terdapat 210 instansi pusat maupun daerah terdampak akibat peretasan oleh hacker pada sistem Pusat Data Nasional (PDN) sementara.
“Dari data yang terdampak, ada 210 instansi baik itu di pusat maupun daerah yang terdampak” kata Semuel di Kantor Kominfo, Senin (24/6/2024)
Semuel mengatakan bahwa di antara 210 instansi terdampak, terdampat Direktorat Imigrasi Kementerian Hukum dan Ham (Kemenkumham). Layanan imigrasi pada Kamis pekan lalu memang banyak diprotes dan jadi perbincangan warganet.
Namun Semuel memastikan Senin ini seluruh sistem telah beroperasi kembali. Hal yang sama disampaikan Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Hinsa Siburian.
“Diantaranya layanan Visa dan izin tinggal, layanan tempat pemeriksaan imigrasi (TPI), layanan paspor, layanan Visa on Arrival, (Visa) on Boarding, layanan manajemen dokumen keimigrasian,” papar Hinsa.
Berdasarkan data Kominfo, layanan publik yang terhubung PDN dan telah pulih diantaranya SIKaP - Sistem Informasi Kinerja Penyedia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), layanan di sistem Pemerintah Kota Kediri, juga sistem perizinan Kemenko Marves.
Antisipasi Serangan Brain Cipher Ransomware di Tempat Lain
Hinsa mengatakan bahwa seluruh elemen pemerintah masih melakukan investigasi atas serangan malware terbaru jenis ransomware ini di pusat data sementara hasil pengelolaan Kominfo dan Telkom Sigma.
Pada awalnya Tim Siaga BSSN pada Kamis (20/6/2024) langsung menuju lokasi pusat dana sementara di kota Surabaya, Jawa Timur, untuk melakukan penelusuran. Hasil uji sampel forensik sementara diketahui bahwa Brain Cipher Ransomware adalah malware pengembangan dari LockBit 3.0.
Atas hasil dari uji sampel tersebut, Hinsa meminta lembaga lain mengantisipasi pola peretasan hacker dengan jenis Brain Cipher Ransomware. “Ini segera kita sampaikan juga kepada instansi ataupun teman-teman lain, dan sekaligus sebagai pembelajaran kita untuk memitigasi kemungkinan bisa terjadi,” jelas dia.
Diakui pula oleh badan siber bahwa alat bukti yang ada cukup terbatas karena telah terenkripsi. “Karena kan serangannya mengenkripsi data, dan ini menjadi pekerjaan untuk kita pecahkan,” imbuh Hinsa.
Semuel menambahkan bahwa seluruh elemen pemerintah tetap berkoordinasi, tidak terkecuali dengan lembaga-lembaga asal luar negeri terkait dengan penanganan serangan ransomware versi terbaru tersebut.
“Ini namanya juga varian baru ya, kita juga berkoordinasi dengan berbagai organisasi, baik dalam atau luar negeri mengenai serangan ransomware ini” ucapnya.
Sebelumnya, Kominfo, BSSN, dan TelkomSigmanmenyampaikan bahwa adanya permintaan tebusan US$8 juta (sekitar Rp129 miliar) terkait peretasan di data center milik pemerintah.
(wep)
