Bloomberg Technoz, Jakarta - Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia meminta Komisi VI DPR RI untuk memanggil Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas Suharso Monoarfa, sebab anggaran kementeriannya dipangkas saat target realisasi investasi dinaikan.
“Saya minta kepada pimpinan tolong panggil Bu Menkeu dan Menteri Bappenas menjelaskan ini, oleh karena itu dengan basis anggaran yang ada saya turunkan RKP-saya turunkan jadi Rp800 miliar,” kata Bahlil dalam rapat dengan komisi VI DPR RI, Selasa (11/6/2024).
Bahlil mengeluhkan anggaran kementeriannya yang ditetapkan sebesar Rp681 miliar pada 2025 dengan target investasi yang meningkat menjadi sekitar Rp1.850 triliun. Ia beralasan, pada tahun ini saja anggaran kementeriannya sekitar Rp1,2 triliun dengan target realisasi investasi Rp1.400 triliun.
Dengan begitu, Bahlil menilai kenaikan target realisasi harusnya dapat dibarengi dengan kenaikan anggaran kementeriannya. Menurut Bahlil, tidak terdapat teori ekonomi yang menyatakan bahwa saat terjadi kenaikan target maka anggaran diturunkan.
Selain itu, ia mengatakan bahwa anggaran kementeriannya akan sangat mempengaruhi besaran pertumbuhan ekonomi RI pada tahun 2025. Sebab, menurut dia realisasi investasi menjadi hal penting dalam perekonomian suatu negara.
“Mana mungkin target investasi dinaikan Rp1.850 triliun, anggarannya diturunkan. Dari target Rp1.400 triliun di 2023 dengan anggaran Rp1,2 triliun lebih, sekarang dinaikan tapi anggarannya diturunkan jadi Rp600 miliar lebih ini yang membuat saya bingung,” kata Bahlil.
Dengan begitu, Bahlil mengajukan permohonan agar target realisasi investasi tahun 2025 dapat diturunkan dan disesuaikan dengan anggaran yang diberikan kepada kementeriannya.
“Saya sarankan pada pimpinan dalam rapat terhormat, karena bapak-bapak mewakili rakyat kita revisi RKP-nya dari Rp1.850 triliun menjadi Rp800 triliun karena itu rasionalisasi yang saya buat dengan tim saya,” kata Bahlil.
Menanggapi itu, Wakil Ketua Komisi VI DPR RI M. Sarmuji mengatakan dengan singkat bahwa keluhan yang disampaikan Bahlil seharusnya disampaikan saat mengikuti rapat kabinet.
“Saya sedikit saja mengomentari paparan Pak Menteri, sebenarnya intonasi pak menteri salah kamar, mestinya intonasi ini di rapat kabinet. kalau disini kan mau apa juga selain menyetujui,” jawab Sarmuji kepada Bahlil.
Namun, pada akhirnya Komisi VI DPR RI menyetujui penambahan anggaran Kementerian BKPMK untuk tahun 2025 menjadi Rp889,32 miliar, dari yang sebelumnya ditetapkan sebesar Rp681 miliar.
(azr/lav)
