Bloomberg Technoz, Jakarta - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) belum memutuskan sikap politik terhadap pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Rakernas ke-V PDIP tidak menghasilkan sikap politik yang tegas PDIP: berkoalisi atau di luar pemerintahan.
Sikap mengayun PDIP dianggap pengamat sebagai langkah PDIP untuk tetap membuka peluang bergabung menjadi mitra koalisi Prabowo-Gibran.
Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus menyayangkan sikap ketidaktegasan PDIP. Dia mengingatakan sejatinya masyarakat berharap PDIP bisa konsisten menyatakan tidak bisa selain berada di luar pemerintahan.
“Terlihat PDIP membutuhkan waktu untuk menegaskan sikap politiknya, nampak bahwa ia membuka ruang bagi kemungkinan untuk bekerja sama dengan pemerintah yang akan datang,” kata Lucius saat dihubungi, Senin (27/5/2024).
Padahal, Lucius menilai, pilihan untuk berada di luar pemerintahan merupakan pilihan paling cocok bagi PDIP mengingat perbedaan sikap politik mereka dengan presiden dan wakil presiden terpilih.
Untuk menegaskan sikap tersebut, kata Lucius, seharusnya tidak perlu waktu yang lama karena sejak Pemilu lalu, PDIP memang sudah berhadap-hadapan dengan Prabowo-Gibran.
Strategi PDIP
Pengamat politik dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Adi Prayitno menyebut pilihan menunda sikap tersebut merupakan bagian strategi komunikasi politik PDIP untuk terus memainkan peran penting politik di masa mendatang.
Adi berpandangan, pertama, PDIP akan selalu menjadi perbincangan terkait sikap resminya terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran. Kedua, PDIP sedang mengalkulasi sikap resmi politik terkait dengan masa depan partai berlogo moncong putih itu.
“Kalau memilih jadi oposisi tentu sikapnya harus kritis ke pemerintahan Prabowo. Kalau memilih berkoalisi tentu harus lunak,” tuturnya.
Di tengah pemilih dengan memori yang pendek, kata Adi, berkoalisi atau oposisi menjadi tak penting secara elektoral karena akan sama secara politik.
Dia mencontohkan Gerindra saat memutuskan berkoalisi dengan pemerintahan Presiden Joko Widodo malah membuat partai tersebut memenangi Pilpres. Sementara PKS yang konsisten di luar kekuasaan malah tak naik signifikan.
“Itu artinya, elektabilitas partai ke depan tergantung kerja politik, bukan soal di luar atau di dalam kekuasaan,” ucap Adi.
Seperti diketahui, dalam pidato politiknya di Rakernas ke-V, Megawati menegaskan bahwa posisi politik PDIP terhadap pemerintahan mendatang merupakan hal yang bersifat strategis.
Selama ini, persoalan yang bersifat strategis selalu diputuskan dalam kongres partai. Oleh karena itu, tidak tepat jika sikap politik disampaikan dalam rakernas. Terlebih, kalkulasi matang diperlukan sebelum memutuskan sikap atau posisi politik terhadap pemerintahan baru.
”Lha, ini, kan, juga sikap politik partai berada di dalam atau di luar pemerintahan, gitu, kan. Lho iya, lho enak wae [saja]. Kan harus dihitung secara politik. Enak saja. Ini pasti, kan, wartawan yang ditunggu iki (ini), sikap dari rakernas. Tadi pagi saya baca [PDIP] akan menentukan sikap bla-bla-bla. Aku sambil sarapan, aku bilang, he-he-he enak saja. Iya dong. Gue mainin dulu dong,” kata Megawati sambil berkelakar.
(mfd/ain)