REAL COUNT PILPRES 2024

Diperbarui: 23 Feb 2024 | 20:00 WIB

KOMISI PEMILIHAN UMUM

Data Masuk: 75.26%

01. Anies - Muhaimin

24.06%

02. Prabowo - Gibran

58.89%

03. Ganjar - Mahfud

17.05%

QUICK COUNT PILPRES 2024

01. Anies - Muhaimin
25.21%
02. Prabowo - Gibran
58.06%
03. Ganjar - Mahfud
16.73%

Data Masuk: 99.9%

01. Anies - Muhaimin
25.13%
02. Prabowo - Gibran
58.51%
03. Ganjar - Mahfud
16.36%

Data Masuk: 100%

01. Anies - Muhaimin
25.06%
02. Prabowo - Gibran
59.08%
03. Ganjar - Mahfud
15.86%

Data Masuk: 100%

Disclaimer: Bloomberg Technoz bekerja sama dengan beberapa lembaga survei untuk menampilkan hasil hitung cepat atau quick count. Lembaga-lembaga tersebut sah secara hukum dan aturan berdasarkan Keputusan KPU No.1035/2023 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilu Tahun 2024. Namun, Bloomberg Technoz maupun Bloomberg Media tidak bertanggung jawab atas validasi data serta hasil hitung cepat dari lembaga survei tersebut.

Logo Bloomberg Technoz

GIPI Ajak Pengusaha Hiburan Bayar Pajak Hiburan dengan Tarif Lama

Azura Yumna Ramadani Purnama
13 February 2024 18:10

Karyawan melayani pengunjung di salah satu tempat hiburan karaoke di Jakarta Selatan, Selasa (16/1/2024). (Bloomberg Technoz/Andrean Kristianto)
Karyawan melayani pengunjung di salah satu tempat hiburan karaoke di Jakarta Selatan, Selasa (16/1/2024). (Bloomberg Technoz/Andrean Kristianto)

Bloomberg Technoz, Jakarta - Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI) meminta para pengusaha sektor jasa hiburan tertentu untuk membayar pajak hiburan dengan tarif lama, selama proses judicial review di Mahkamah Konstitusi (MK) masih berjalan.

Permintaan ini disampaikan melalui Surat Edaran Nomor 091/DPP GIPI/II/022024. Surat ditandatangani oleh Ketua Umum GIPI Hariyadi Sukamdani dan Sekretaris GIPI Pauline Suharno.

Dalam surat edaran dijelaskan, hal tersebut dilakukan agar dapat menjaga keberlangsungan usaha hiburan diskotik, karaoke, klub malam, bar, dan mandi uap/spa terhadap kenaikan tarif yang akan berdampak pada penurunan konsumen.

Lebih lanjut, Hariyadi Sukamdani menjelaskan, hingga kini kepala daerah sebagai pihak yang memiliki wewenang untuk mengeluarkan diskresi atau insentif fiskal belum juga memberikan kebijakan tersebut kepada para pelaku jasa hiburan tertentu.

“Jadi sikapnya GIPI, karena ini masih berproses kita membayar dengan tarif lama itu. Kenapa begitu? karena kalau tidak diambil suatu sikap bersama kasian nanti teman-teman akan menghadapi masalah, pasti akan masalah dengan operasionalnya, sehingga kita keluarkan itu,” ujar Hariyadi saat dihubungi Bloomberg Technoz, Selasa (13/2/2024).