Bloomberg Technoz, Jakarta - Capres nomor urut satu, Anies Baswedan kembali mengungkap janjinya akan melakukan revisi terhadap seluruh aturan yang membatasi kebebasan berpendapat, termasuk Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).
Dia mengklaim, masyarakat tak perlu lagi menyembunyikan kritik terhadap pemerintah dengan mengubah nama Indonesia menjadi Konoha atau Wakanda. Sebuah tren yang kerap digunakan para pengguna media sosial dan konten kreator di internet.
"Insyaallah undang-undang yang membelenggu kebebasan itu yang akan direncana untuk direvisi di depannya," kata Anies di acara Muhammadiyah, Rabu (22/11/2023).
Wakanda adalah negara fiktif buatan dua kreator Marvel Comics, Stan Lee dan Jack Kirby. Negara yang disebut kaya akan mineral langka bernama vibranium tersebut berada di daerah Afrika Sub Sahara.
Negeri berteknologi tinggi ini tenar usai film tentang sosok superheronya, Black Phanter meraih kesuksesan di bioskop dunia. Wakanda sendiri sebenarnya digambarkan sebagai negeri yang damai, sejahtera, dan maju. Satu-satunya konflik yang terjadi hanya perebutan tahta raja.
Sedangkan Konoha adalah sebuah desa ninja yang ada pada anime karangan Masashi Kishimoto. Desa fiktif yang bernama lengkah Konohagakure adalah wilayah tersembunyi di Negara Api.
Selain memiliki fanbase besar, Konoha dianggap dekat dengan Indonesia karena memiliki kemiripan pada tokoh pimpinan. Sejumlah pengguna media sosial kerap mencocokan antara tujuh presiden Indonesia dengan tujuh pemimpin desa Konoha yang disebut sebagai Hokage.
Seperti Wakanda, Konoha sebenarnya digambarkan sebagai wilayah yang damai dan sejahtera. Bahkan, para hokage disebut memiliki kebijaksanaan tinggi dan berpengaruh secara global. Akan tetapi, Wakanda dan Konoha menjadi negatif saat digunakan untuk menutupi kritik terhadap pemerintah Indonesia.
"Jangan sampai menyebut Indonesia dengan istilah Wakanda, dengan istilah Konoha. Hanya karena kita tidak berani menyebut nama Indonesia karena khawatir ada Undang-undang ITE," kata Anies.
Menurut dia, saat ini angka demokrasi Indonesia terus menurun. Salah satu pemicunya adalah rendahnya tingkat kebebasan berpendapat.
Padahal, kata Anies, kritik terhadap pemerintah atau pembuat kebijakan adalah sebuah kontrol untuk memastikan pembangunan yang tepat sasaran. Atas dasar hal ini, dia mengklaim bersama cawapres Muhaimin Iskandar akan mengembalikan kebebasan berpendapat di Indonesia jika terpilih pada Pemilu 2024.
"Kritik itu akan memaksa pembuat kebijakan untuk selalu mengkaji mana yang lebih baik," ujar Anies.
(ros/frg)
