“Agar mereka [WSKT] bisa bernapas. Mereka [WSKT] perlu penangguhan utang terlebih dahulu,” kata Kartika.
Waskita Karya menjadi pusat perhatian akibat pengeluaran besar-besaran selama dekade terakhir, dipicu oleh jor-joran pembangun dan pengembangan infrastruktur terbesar di Indonesia. Banyak di antara utang perusahaan menghadapi jatuh tempo yang makin dekat.
Empat perusahaan konstruksi pelat merah, termasuk Waskita Karya, mencatatkan lonjakan total utang menjadi sekitar Rp 130 triliun sejak Presiden Joko Widodo menjabat pada 2014.
Hal tersebut mengingatkan beberapa analis dan investor tentang bencana utang profil tinggi yang melibatkan perusahaan konstruksi di China dan Korea Selatan tahun lalu, dan memicu ketegangan keuangan yang menyebar lebih jauh di antara perusahaan lainnya.
Kartika mengatakan surat berharga yang terkena restrukturisasi berjumlah sekitar setengah dari total obligasi perseroan yang beredar. Obligasi itu tidak memiliki jaminan negara.
Dia tidak memberikan perincian lebih lanjut tentang pembayaran bunga lain yang termasuk dalam penundaan yang diusulkan.
Direktur Utama Waskita Karya Destiawan Soewardjono membenarkan rencana pengajuan proposal tersebut kepada pemegang obligasi dan mengatakan masa penangguhan selama enam bulan akan didiskusikan dengan para pemegang surat utang.
Perusahaan telah merestrukturisasi pinjaman bank senilai Rp 29 triliun pada 2021 dan telah meminta suntikan modal baru kepada pemerintah.
Perusahaan juga memiliki utang bank sebesar Rp 7,2 triliun dan total kewajiban sejumlah Rp82,4 triliun, menurut hasil laporan keuangan kuartalan terbaru.
Dalam sebuah pernyataan pada Rabu (15/02/2023), Waskita mengatakan akan menunda pembayaran kupon pada obligasi tertentu, tanpa memberikan perincian tentang jangka waktu yang diusulkan untuk penghentian tersebut.
Langkah tersebut akan memberikan waktu kepada perusahaan untuk melakukan tinjauan menyeluruh atas restrukturisasinya, dan bukan karena ketidakmampuannya untuk melakukan pembayaran, menurut pernyataan tersebut.
Kartika juga mengatakan bahwa perusahaan dan kementerian akan memetakan proposal restrukturisasi komprehensif yang dapat mencakup perpanjangan jatuh tempo obligasi rata-rata lima hingga tujuh tahun, serta kemungkinan pemotongan utang. Pembayaran kupon surat utang dengan jaminan pemerintah juga tetap berjalan seperti biasa.
(bbn)
