“Saya memberikan contoh yang sangat sederhana; seorang perempuan di sebuah desa harus berjalan lebih jauh untuk mendapatkan air yang dibutuhkan untuk desa tersebut [akibat kekeringan]. Seperti itulah cara Anda melihatnya. Belum lagi, kesulitan tambahan bagi anak-anak.”
Tantangan akibat masalah krisis iklim yang tidak tertangani dengan baik kian diperburuk oleh tren suku bungan tinggi yang menyebabkan mahalnya biaya transisi ramah lingkungan. Harga energi yang tinggi, lanjut Mari, akan berdampak pada beban anggaran negara, kecuali jika pemerintah mengutak-atik pos subsidi.
"Oleh karena itu, kita perlu mempercepat pertumbuhan yang ramah lingkungan, adil, dan inklusif bagi negara-negara berkembang dan Indonesia. Kita bisa melakukannya. Memang tidak mudah, tetapi kita harus melakukannya. Dan Indonesia sudah memulai perjalanan tersebut. Tujuan iklim dapat dicapai tanpa mengorbankan pembangunan,” tuturnya.
Dia mengelaborasi mengintegrasikan kepentingan iklim ke dalam program pembangunan tidak bisa hanya berupa aksi iklim. Pemerintah harus lebih ambisius terhadap iklim tanpa mencederai pertumbuhan dan pembangunan.
“Jika Anda melakukan adaptasi sekarang dalam skala besar dan mendesak, Anda dapat menghasilkan peningkatan pertumbuhan antara 2%—5% dan khususnya untuk negara-negara berpendapatan menengah ke atas, peningkatan ini bisa mencapai 4%. Kita masuk dalam kategori negara berpendapatan menengah atas dan kita juga harus memiliki dunia yang lebih adil dalam hal peran antara negara maju dan berkembang,” tegasnya.
(wdh)
