Di sisi lain, terkait dengan revisi UU Persaingan Usaha, mantan Menteri Perindustrian era Presiden Joko Widodo tersebut mengatakan bahwa regulasi di Indonesia saat ini masih mengacu pada aturan lama yakni UU Nomor 5 Tahun 1999.
Oleh karena itu, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) telah mengajukan perubahan regulasi tersebut, yang mana pembahasannya akan menjadi bagian dari inisiatif DPR melalui Komisi VI.
Selain itu, pemerintah juga akan mempercepat revisi Undang-Undang Statistik yang saat ini masih dalam proses. Regulasi tersebut, kata Airlangga perlu disesuaikan dengan standar OECD untuk mendukung pemenuhan persyaratan aksesi.
Sementara mengenai perkembangan proses aksesi ke OECD, ia memastikan perkembangannya masih akan berjalan sesuai target. Menurutnya, RI sejauh ini telah memenuhi sekitar 80% persyaratan dalam proses aksesi tersebut.
Proses aksesi Indonesia ke OECD sudah memasuki tahap peninjauan teknis (technical review). Pemerintah menargetkan keanggotaan penuh Indonesia dalam organisasi tersebut dapat tercapai pada 2028.
Airlangga juga mengungkapkan Sekretaris Jenderal OECD Mathias Cormann dijadwalkan berkunjung ke Indonesia pada 25 November 2026 yang direncanakan bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto untuk membahas perkembangan proses keanggotaan Indonesia.
"Rencananya demikian [pertemuan tersebut]," pungkas Airlangga.
Sebagai catatan, pada akhir tahun lalu Airlangga memastikan saat ini Indonesia tengah memasuki tahapan technical review sebagai bagian dari suksesi keanggotaan OECD.
Untuk diketahui, dokumen initial memorandum mencakup 25 kebijakan prioritas yang diklasifikasikan dalam 32 topik dan merupakan hasil penilaian diri atau self-assessment Indonesia terhadap kesesuaian kebijakan nasional dengan instrumen OECD.
Proses penyusunannya dilakukan oleh Tim Nasional Aksesi OECD, yang dibentuk oleh pemerintah setelah adopsi peta jalan atau roadmap aksesi Indonesia pada 29 Maret 2024.
(lav)
