“Kami akan menyikapi pasal-pasal yang disangkakan secara objektif, mempelajari unsur-unsurnya kemudian mencocokkan dengan fakta hukum serta alat bukti yang menjadi dasar persangkaan tersebut,” sebutnya.
Krisna menegaskan pihaknya tidak ingin membangun opini ataupun menggiring penilaian publik terhadap perkara tersebut. Dia meminta semua pihak memberikan ruang bagi proses hukum dan menghormati asas praduga tak bersalah.
“Setiap kesimpulan mengenai perkara ini harus bertumpu pada fakta dan pembuktian yang diuji melalui proses hukum,” tegasnya.
Sebagaimana diketahui, kasud dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo ini sedang ditangani Bareskrim Polri. Penyidik menduga praktik penyadapan berlangsung pada periode 2025-2026.
Cara kerjanya, pelaku memasukkan sejumlah nomor telepon ke dalam sistem Lawful Interception Management System (LIMS) tanpa melalui proses verifikasi dan prosedur penegakan hukum.
Sasaran penyadapan diduga tidak hanya nomor telepon Presiden Prabowo, tetapi juga sejumlah pejabat negara, tokoh politik, insan media, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat (LSM), hingga pengusaha.
Pada 3 November lalu, Bareskrim telag mengumumkan penetapan tiga tersangka, yakni mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta Nasution, dan Irjen Eko Hadi Santoso.
Penyidikan kemudian berkembang dengan penetapan Irjen Slamet Uliandi sebagai tersangka keempat pada 5 November 2026.
Dalam perkara ini, penyidik juga menduga adanya perintah penghapusan berkas hasil penyadapan dari komputer sistem LIMS pada Oktober 2026.
Bareskrim menyatakan para tersangka dijerat dengan sejumlah ketentuan pidana terkait penyadapan ilegal, akses ilegal, dan penghapusan informasi elektronik.
(mef/frg)
