Bloomberg Technoz, Jakarta - Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan membawa perubahan terhadap aturan hak cuti pekerja/buruh. Dalam beleid tersebut, perusahaan yang menerapkan cuti bersama yang ditetapkan pemerintah pusat tidak boleh mengurangi jatah cuti tahunan pekerja.

Adapun UU Nomor 27 Tahun 2026 mulai berlaku sejak diundangkan pada 28 Oktober 2026. Beleid tersebut mencabut UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan serta sebagian ketentuan klaster ketenagakerjaan dalam UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja.

"Dalam hal Perusahaan menerapkan cuti bersama yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, pelaksanaannya tidak mengurangi hak cuti tahunan Pekerja/Buruh," tulis ketentuan tersebut yang tercantum dalam Pasal 118 ayat (6) UU Pelindungan Ketenagakerjaan, dikutip Senin (9/11/2026).

Aturan ini berbeda dari ketentuan sebelumnya yang memungkinkan cuti bersama diperhitungkan sebagai bagian dari cuti tahunan pekerja.

Selain itu, dalam Pasal 118 ayat (5) pemberi kerja diwajibkan memberikan cuti tahunan paling sedikit 12 hari kerja kepada pekerja/buruh yang telah bekerja selama 12 bulan secara terus-menerus.