Selain cuti tahunan, beleid tersebut juga mengatur hak istirahat panjang selama 30 hari kalender bagi pekerja/buruh yang telah bekerja secara berturut-turut selama lima tahun atau kelipatannya.
Namun, pekerja yang mengambil istirahat panjang tidak berhak atas cuti tahunan pada tahun berjalan. Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 118 ayat (4).
UU ini juga menetapkan hak istirahat mingguan berdasarkan jumlah hari kerja. Pekerja dengan enam hari kerja dalam satu minggu berhak mendapatkan satu hari istirahat, sedangkan pekerja dengan lima hari kerja berhak memperoleh dua hari istirahat.
Adapun waktu istirahat di antara jam kerja diberikan paling sedikit setengah jam setelah pekerja bekerja selama empat jam secara terus-menerus. Waktu istirahat tersebut tidak dihitung sebagai jam kerja.
Penggunaan hak istirahat sebagaimana diatur dalam Pasal 118 juga tidak mengurangi hak pekerja atas upah dan manfaat lainnya.
"Pekerja/Buruh yang menggunakan waktu istirahat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mengurangi hak atas Upah dan manfaat lainnya."
Sementara itu, pelaksanaan cuti tahunan diatur lebih lanjut melalui perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.
UU Pelindungan Ketenagakerjaan juga mengatur sanksi bagi pemberi kerja yang tidak memberikan hak waktu istirahat dan cuti sebagaimana diwajibkan dalam Pasal 118.
Berdasarkan Pasal 282, pelanggaran tersebut dapat dikenai pidana penjara paling lama satu tahun dan/atau pidana denda paling banyak kategori II.
" Setiap Pemberi Kerja yang tidak memberikan waktu istirahat dan cuti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 ayat (1), ayat (21, atau ayat (5), dipidana dengan pidana penjara paling lama I (satu) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak kategori II."
(mef/frg)
