Apalagi, kata dia, program ini juga menjadi salah program unggulan Presiden Prabowo Subianto dengan tahapan seleksi yang cukup menarik. Belum lagi, tambahan latihan pengembangan diri oleh Tentara Nasional Indonesia (TNI).
"Pada dasarnya saya memang tertarik saat Komcad (komando cadangan). Ini kan untuk [menghindari dan berjaga-jaga] kalau ada musibah yang tidak bisa kita hindari nanti," tutur dia.
Hal serupa juga dirasakan oleh Ridho (30 tahun), . Pria lulusan S2 dari salah satu kampus di Sulawesi Barat itu juga tertarik mendaftar calon manajer Koperasi Nelayan Merah Putih (KNMP).
Ridho bahkan mengaku rela meninggalkan pekerjaan sebelumnya yang menjadi konsultan bidang perikanan untuk mendaftar progam tersebut. Bukan tanpa sebab, ketertarikannya juga terkait informasi besaran penghasilan atau gaji yang mencapai belasan juta.
"Awalnya kan digadang-dangan samapi Rp12 jutaan atau Rp15 jutaan. Jadi karena lihat itu, saya coba daftar. Kebetulan ada lokasi KNMP yang dekat juga dengan domisili saya," kata dia.
Penantian 45 Hari dan Ketidakpastian SK
Meski berbeda lokasi, keduanya hampir sama dalam melewati proses tahapan rangkaian seleksi yang dimulai lewat Computer Assisted Test (CAT), tertulis, hingga mengikuti pelatihan selama kurang lebih 45 hari.
Ridho mengikuti pelatihan di wilayah Surabaya. Dia menggambar proses pendidikan tersebut tidak semata-mata hanya berisi materi pengelolaan koperasi, melainkan juga peatihan fisik dasar bergaya militer.
Begitu juga Ahmad yang berlatih di wilayah Jawa Barat. Menurutnya, pelatihan tersebut secara umum berjalan lancar. Ia justru melihat banyak peserta memperoleh pengalaman baru karena datang dari berbagai daerah dan bertemu calon manajer lainnya.
Namun, persoalan mulai muncul saat para calon manajer bertanya mengenai kepastian penerbitan Surat Keputusan (SK) yang akan diterbitkan oleh Kementerian Koperasi. SK tersebut nantinya akan menetapkan penempatan calon manajer, termasuk di antaranya berbagai fasilitas lain seperti ketetapan gaji dan tunjangan tambahan.
Mulanya, peserta sempat dijanjikan akan mendapatkan penandatangan kontrak pada 1 Agustus. Tanggal itu pun berlalu tanpa kepastian. Kemudian, bergeser ke 20 Agustus, 25 Agustus, dan hingga kini belum ada kejelasan pasti.
"Sampai sekarang belum ada kepastian," kata Ahmad.
Telanjur Resign
Ketidakpastian tersebut lantas menjadi beban tambahan bagi para calon manajer. Apalagi, bagi mereka yang memutuskan keluar atau resign dari pekerjaan lamanya.
Sejumlah peserta yang dikenalnya sebelumnya bekerja di perusahaan dengan penghasilan sekitar Rp4 juta per bulan. Mereka memilih resign setelah dinyatakan lolos program.
Dengan ketidakpastian SK tersebut, Ridho mengaku bahwa sejumlah rekan peserta yang dikenalnya saat ini kerap mengalami kesulitan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Belum lagi bagi calon manajer yang sudah memiliki keluarga.
Usai pelatihan selesai, mereka kembali ke daerah masing-masing sambil menunggu SK. Bagi peserta yang sudah resign dan memiliki keluarga, masa tunggu tersebut berarti tidak adanya penghasilan tetap
"Jadi teman-teman tuh jadi bingung, kan? Sudah jalan 3 bulan kok belum ada SK, sedangkan mereka sudah pada resign. Bahkan ada beberapa yang pinjam uang, gadaikan barang," kata dia.
"Kemarin ada juga yang punya anak. Dia bilang dan minta bantu ke saya untuk beli popok anaknya. Saya kasih karena ada rezeki lebih. Tapi untuk SK-nya kapan tuh belum ada belum ada kejelasan," sambungnya.
Bertahan dari Tabungan dan Kerja Sampingan
Hal serupa juga diutarakan oleh Ahmad. Dengan ketidakpastian SK tersebut, Ahmad bahkan mengaku telah menguras tabungan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Ia juga kin mengandalkan pekerjaan lepas atau freelance sembari menunggu kepastian penugasan lokasi penempatan dan nominal gaji serta tunjangan yang diberikan.
"Jujur saja, saya menguras tabungan. Sama seperti rekan-rekan lain, kebanyak itu menguras tabungan.
Dia juga bercerita tidak seditik rekan yang dikenalnya saat pelatihan memutuskan untuk mengambil pekerjaan sebagai sebagai pengemudi ojek online atau ojol, sementara peserta lainnya tetap mencapai tambahan untuk mempertahankan penghasilan selam menunggu SK.
Harapan Gaji Belasan Juta
Sembari menunggu kepastian SK, peserta calon manajer juga mengatakan tetap memperhatikan besaran penghasilan usai nantinya resmi ditempatkan, yang diharapkan sesuai dengan informasi awal dengan nominal belasan juta.
Namun, belakangan muncul informasi bahwa penghailsan manajer Kopdes/KNMP akan disesuai dengan dengan upah minimum kabupaten/kota (UMK) masing-masing daerah.
Hal ini berdasarkan dengan klausul Peraturan Presiden Presiden) tentang Kopdes tersebut yang diterima oleh Bloomberg Technoz. Jika demikian, maka gajinya berkisar antara Rp2,32 juta-Rp5,99 juta (menyesuaikan UMK terendah dan tertinggi di seluruh Indonesia).
Saat ditanyai soal kemungkinan itu, Ridho mengaku kecewa dibenar-benar diterapkan. Dirinya mengatakan ekspektasi awal sudah terbentuk berdasarkan informasinya, mendapat belasan juta rupiah.
"Kami sudah dapat informasi itu, ketika Menteri Koperasi nyampein [di media] bahwa akan setara UMP atau UMK, itu sudah beberapa teman kecewa, termasuk saya," kata Ridho.
Persoalan itu, kata dia, akan semakin terasa lantaran ada sejumlah peserta yang memiliki pendidikan dan pengalaman kerja yang cukup panjang, termasuk dirinya yang sudah S2.
"kita mau kerja secara profesional dan punya pengalaman berapa tahun kerja project-project juga. Tiba-tiba kita masa selevel manajer digaji UMK?” kata dia.
Sementara itu, Ahmad menegaskan persoalan penghasilan pada akhirnya menjadi bagian dari dilema program. Ia tetap menyatakan ingin menjalankan tugas apabila nantinya ditempatkan sebagai manajer Kopdes.
“Saya pribadi tetap ingin melaksanakan tugas dengan baik,” ujarnya.
"Karena saya belum membaca aturan Perpresnya, saya belum bisa pastikan itu valid atau enggak."
(ain)
