Djohermansyah menegaskan bahwa sejarah KUD Orde Baru membuktikan dominasi negara yang terlalu besar justru berisiko mengagalkan fungsi koperasi.
Seperti diketahui, mulanya Koperasi Unit Desa (KUD) pada era Orde Baru adalah lembaga ekonomi pedesaan yang dibentuk pemerintah untuk mendukung swasembada pangan dan distribusi kebutuhan petani. KUD dibentuk dari atas oleh pemerintah pusat melalui Instruksi Presiden, yang dituding membuat kurang lahir kesadaran mandiri para anggota. Alhasil, salah satu penyebab banyak KUD akhirnya tidak aktif atau gulung tikar setelah masa Orde Baru, akibat ketergantungan pada subsidi, salah urus, hingga lemahnya rasa kepemilikan dari anggota.
Djohermansyah mengingatkan koperasi sejati membutuhkan keterlibatan anggota yang merasa memiliki, pengurus yang terpercaya, manajemen yang profesional, serta kegiatan usaha yang lahir dari kebutuhan ekonomi masyarakat setempat.
Djohermansyah menjelaskan bahwa kedaulatan tertinggi koperasi berada pada rapat anggota, dengan prinsip dasar pengelolaan dari anggota, oleh anggota, dan untuk anggota bukan memasukan lembaga negara, contohnya PT Agrinas sebagai distributor utama yang memutuskan pembelian barang-barang untuk kebutuhan KDMP.
“Skema tersebut menghilangkan kedaulatan anggota dan menjadikan keputusan bisnis berada sepenuhnya di luar kendali masyarakat desa,” katanya.
Djohermansyah juga menegaskan agar Kopdes tidak dimanfaatkan sebagai cabang atau outlet perusahaan negara di tingkat desa yang menempatkan warga hanya sebagai penonton dan konsumen.
“Sebenarnya dari awal, penugasan PT Agrinas untuk mengoperasikan KDMP selama dua tahun ini ancaman serius bagi fondasi tata kelola dan prinsip dasar koperasi,” jelasnya.
Pusat Pemasok Tunggal
Direktur Ekonomi Digital di Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Nailul Huda juga menyoroti dominasi pusat yang menihilkan potensi desa dalam pengembangan Kopdes Merah Putih.
Model dari bisnis KDKMP, ujar Nailul, juga sangat top-down, alih-alih bottom-up yang melihat apa kebutuhan masyarakat di desa, bukan langsung memberikan program.
"Seperti terlihat heroik namun secara konsep salah karena koperasi merupakan gerakan ekonomi rakyat yang datang dari anggota, untuk anggota, oleh anggota, dan kepada anggota," ujar dia.
Nailul melihat hal tersebut merupakan satu kesalahan yang mendasar dari pembentukan KDKMP. Terlebih, kata dia, nanti bisnis yang dikelola oleh KDKMP merupakan bisnis yang terintegrasi dengan PT Agrinas Pangan di mana menjadi pemasok tunggal.
"Akibatnya, ada Koperasi Kelurahan Merah Putih (KKMP) di Semarang, sudah berjalan operasional, sudah menghasilkan omzet, diminta tutup karena bukan dari PT Agrinas Pangan barangnya," ujarnya.
"Jadi saya menilai KDKMP ini program untuk PT Agrinas Pangan, bukan untuk rakyat."
Respons Agrinas
Sebelumnya, PT Agrinas Pangan Nusantara mengakui pembelian fasilitas untuk Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih, dilakukan dalam skema borongan, sebanyak 80.000 unit, meskipun hingga saat ini baru 30% Kopdes berdiri.
Barang-barang mulai dari kipas, AC, hingga perabotan lainnya yang belum terdistribusikan karena belum berdirinya Kopdes, dititip di kantor TNI, dalam hal ini Kodim setempat.
"Iya, di Kodim, ditaro di situ semua," ujar Dirut Agrinas Pangan Nusantara, Joao Mota saat dikonfirmasi Bloomberg Technoz, Kamis (9/9/2026).
Joao beralasan pembelian dilakukan secara borongan, sesuai jumlah target Kopdes, karena pembuatan barang juga membutuhkan waktu untuk diproduksi.
"(dan) Harga barang yang kita belinya lebih murah. Bikin barang ini kan perlu ber bulan-bulan," kata Joao.
Belakangan, Joao juga mengungkapkan kekesalannya atas kelambatan pemerintah mendistribusikan manajer Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih.
Joao secara spesifik menyayangkan kinerja lamban Kementerian Koperasi dan Kementerian BUMN mengenai pengiriman manajer Kopdes tersebut. Agrinas, kata dia, siap mengambil alih instruksi pengiriman manajer Kopdes tersebut.
"Apa sih susahnya gitu? Apa kendalanya gitu? Sudah kalau nggak ini kasih aja ke Agrinas, kasih nama-namanya, kasih kontaknya, kami kirim email, kami kirim ini, gampang, nggak ada biaya-biaya gitu," ujar Joao melalui akun Instagram pribadinya, Senin (16/9/2026).
"Kok sedikit-sedikit kerja itu harus selalu harus ada uang dulu baru kerja. Seolah-olah kayaknya tidak ada inisiatif, tidak ada kreativitas dalam bekerja gitu. Ini kerja model apa ini? Ini hanya menghambat saja gitu." kata dia menegaskan.
"Ini suatu program besar yang harus segera berjalan dan harusnya semua pihak mendukung. Kok sepertinya sedikit-sedikit harus dilempar ke Pak Presiden. Apa sih ini kendalanya gitu? Masalahnya cuman hanya menempatkan orang kok susah sekali gitu,” kata Bung Jo kesal.
(ain)
