Melalui mekanisme yang sesuai dengan kaidah tata kelola tersebut, kata dia, sosok yang terpilih sebagai pengelola dipastikan benar-benar memahami karakteristik serta kebutuhan riil manajemen koperasi di tingkat lokal.
“Sehingga yang terpilih adalah manajer yang memang mengetahui terkait dengan desa dan juga manajemen koperasi sesuai dengan apa yang dibutuhkan masing-masing koperasi. Begitu juga dengan pembelian kebutuhan dari koperasi, misalnya kebutuhan perabotan untuk koperasi,” kata Nailul saat dihubungi, Rabu (16/9/2026).
Nailul memaparkan, selain itu, pemenuhan berbagai kebutuhan operasional koperasi seharusnya menjadi hak serta wewenang penuh masyarakat desa secara mandiri. Kondisi yang terjadi saat ini, kata dia, justru memperlihatkan dominasi otoritas pusat, di mana pengadaan barang dipasok secara sepihak oleh PT Agrinas Pangan dan penunjukan posisi manajer ditentukan langsung oleh Kementerian Pertahanan.
Intervensi dan penetapan kebijakan yang tidak sejalan dengan kaidah dasar organisasi tersebut memicu minimnya perencanaan yang matang di tingkat bawah. Nailul menilai bahwa ketidaksiapan desa sebagai pemilik utama wadah ekonomi ini menjadi kian tidak pasti akibat tertutupnya ruang partisipasi warga lokal.
Nailul juga menyayangkan alokasi dana yang mencapai Rp38 triliun per tahun terancam terbuang secara percuma akibat eksekusi proyek KDMP yang diprediksi gagal di tengah jalan.
“Ketidaksesuaian tata kelola dari aspek rekrutmen hingga rantai pasok barang ini saya yakin membuat banyak unit KDMP tidak mampu bertahan lama hingga akhirnya bertumbangan dan tutup pada tahun kedua operasionalnya,” jelasnya.
Sebelumnya, Direktur Utama Agrinas Pangan Nusantara, Joao Angelo De Sousa Mota mengungkapkan kekesalannya atas kelambatan pemerintah mendistribusikan manajer Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih. Joao secara spesifik menyayangkan kinerja lamban Kementerian Koperasi dan Kementerian BUMN mengenai pengiriman manajer Kopdes tersebut.
"Kok sedikit-sedikit kerja itu harus selalu harus ada uang dulu baru kerja. Seolah-olah kayaknya tidak ada inisiatif, tidak ada kreativitas dalam bekerja gitu. Ini kerja model apa ini? Ini hanya menghambat saja gitu." kata dia menegaskan.
"Ini suatu program besar yang harus segera berjalan dan harusnya semua pihak mendukung. Kok sepertinya sedikit-sedikit harus dilempar ke Pak Presiden. Apa sih ini kendalanya gitu? Masalahnya cuman hanya menempatkan orang kok susah sekali gitu,” kata Bung Jo kesal.
Joao bahkan menuding situasi ini dianggap sebagai sabotase struktural, yang menginginkan salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto, tidak berhasil.
"Atau ini malah bentuk-bentuk sabotase gitu secara struktural gitu. Karena tidak ingin melihat program presiden yang sangat bagus ini bisa berjalan gitu." jelas dia.
Tentang Rekrutmen Manajer Kopdes
Seperti diketahui, pendaftaran manajer Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih tahun 2026 sudah dibuka mulai 15 April 2026 hingga 24 April 2026. Berdasarkan informasi dari laman Kemenko Pangan RI, rekrutmen dilakukan terpusat, dan pendaftaran dilakukan secara online melalui laman resmi Panitia Seleksi Nasional SDM Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC).
Melalui laman tersebut, calon pendaftar dapat membuat akun terlebih dahulu. Setelah itu, proses registrasi dilanjutkan dengan mengisi data diri dan melengkapi dokumen yang disyaratkan. Seluruh tahapan ini perlu diselesaikan sebelum batas waktu pendaftaran berakhir bagi peserta yang ingin mendaftar sebagai manager Kopdes Merah Putih.
Dilansir laman resmi Kemenko Pangan, posisi manajer Kopdes tersebut akan berstatus pegawai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan kontrak Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT). Para manajer akan bekerja di bawah PT Agrinas Pangan Nusantara.
(ain)
