“Masih proses pemeriksaan awal,” ujar dia.

Pada saat ini, KPK memiliki waktu 1x24 jam untuk menentukan status dari pihak yang ditangkap dalam OTT tersebut sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Adapun, Kantor Pertanahanan mempunyai fungsi melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) di wilayah kabupaten/kota.

(azr/frg)