"Apabila kita tidak menjadi bagian dari proses negosiasi, maka ketentuan tersebut pada akhirnya akan ditetapkan dan diterapkan kepada kita," tutur Airlangga. "Karena itu, Indonesia perlu terus mengambil peran aktif dalam membentuk tata kelola global yang lebih inklusif, representatif dan berkeadilan."
Dalam konferensi tersebut, berbagai substansi strategis turut menjadi pembahasan BRICS. Berbagai pembahasan itu meliputi penguatan kerangka institusional BRICS, perekonomian dan perdagangan, keuangan internasional, perdamaian dan keamanan, energi, ketahanan pangan dan pertanian.
Selain itu, ada juga digitalisasi dan teknologi, serta perubahan iklim dan lingkungan. Pada bidang ekonomi, pembahasan antara lain mencakup penguatan kerja sama keuangan, pengembangan mekanisme Local Currency Settlement (LCS), upaya membangun rantai pasok global yang tangguh, serta penguatan sistem perdagangan yang terbuka, inklusif, transparan, dan berbasis aturan.
“Pembangunan yang tangguh harus inklusif. Kemajuan yang kita capai harus dapat dirasakan oleh masyarakat yang paling membutuhkan. Teknologi dan inovasi perlu kita manfaatkan untuk memastikan tidak ada kelompok masyarakat yang tertinggal,” kata Airlangga.
(lav)
