Sebelumnya, rancangan aturan ini menghadapi penentangan yang kian meningkat di DPR di tengah kekhawatiran bahwa langkah tersebut akan memperluas wewenang tarif Trump dan memicu kenaikan harga minyak.

Namun, para pimpinan DPR akhirnya memutuskan untuk melanjutkan pembahasan RUU tersebut—yang mendapat dukungan bipartisan serta restu dari Gedung Putih—setelah mereka kembali ke Washington dari konvensi paruh waktu Partai Republik pekan ini.

Industri ritel dan Kamar Dagang AS (US Chamber of Commerce) yang berpengaruh telah memicu kekhawatiran bahwa langkah ini akan memberikan dasar hukum baru bagi pemerintahan Trump untuk menerapkan tarif secara luas. Berbagai kelompok bisnis menentang RUU tersebut.

"Kami mendesak Kongres untuk menghapus ketentuan wewenang tarif dari RUU ini dan sebaliknya berfokus pada sanksi yang terarah, penegakan aturan yang lebih tegas terhadap upaya penghindaran sanksi, serta diplomasi terkoordinasi dengan negara-negara pembeli energi Rusia," demikian bunyi draf surat dari Kamar Dagang dan kelompok bisnis lainnya yang ditujukan kepada pimpinan DPR dan telah dilihat oleh Bloomberg.

(bbn)