Sisanya masih ada 71,2 hektare lahan yang terbakar dan menjadi prioritas utama penanganan.
Sebanyak 53 unit armada udara dikerahkan untuk mendukung pengendalian kebakaran hutan dan lahan di enam provinsi prioritas, yakni Riau, Jambi, Sumatra Selatan, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Barat.
Dari jumlah tersebut, 19 armada digunakan untuk patroli udara sekaligus mendukung operasi modifikasi cuaca (OMC), sementara 34 armada lainnya dioperasikan untuk kegiatan penyiraman air dari udara (water bombing) untuk mempercepat pemadaman titik api.
Badan Komunikasi menggarisbawahi pemerintah menjalankan penanganan domestik secara aktif dan terkoordinasi, sementara diplomasi luar negeri tetap dijalankan untuk kepentingan nasional Indonesia.
KTT ke-18 BRICS diselenggarakan di New Delhi pada 12-13 September 2026 di bawah kepemimpinan India dengan tema Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability. Dalam hal ini, Indonesia memiliki lima agenda utama.
Pertama, Indonesia mendorong penguatan tata kelola global dan reformasi sistem perdagangan dunia yang inklusif, terbuka, dan nondiskriminatif dengan WTO sebagai fondasi utama.
Kedua, Indonesia mendorong penguatan kerja sama dalam menghadapi perubahan iklim dan mewujudkan keadilan ekologis global.
Dalam forum BRICS 2026, Indonesia menekankan bahwa perlindungan ekosistem dan ketahanan iklim merupakan bagian penting dari pembangunan berkelanjutan.
Ketiga, Indonesia mendukung penguatan New Development Bank (NDB) dan masih menyelesaikan proses internal untuk bergabung sebagai anggota NDB.
Keempat, Indonesia aktif dalam agenda kekayaan intelektual. Indonesia membawa inisiatif mengenai tata kelola royalti digital global dan sebelumnya telah memperkenalkan Protokol Jakarta dalam forum BRICS Intellectual Property Offices.
Kelima, kerja sama BRICS juga mencakup bidang ketahanan pangan, pertanian, kesehatan, pendidikan, pembangunan perkotaan, energi, serta perdagangan dan investasi.
(dov/wdh)
