Sejumlah BUMN Karya seperti PT Waskita Karya (Persero) Tbk (WSKT) dan PT Hutama Karya (Persero) telah melepas sejumlah ruas jalan tol mereka untuk mengurangi beban utang dan memperbaiki likuiditas perusahaan.
Restrukturisasi Karya
Sebelumnya, BPI Danantara menargetkan restrukturisasi BUMN karya rampung akhir tahun ini.
Chief Operating Officer (COO) BPI Danantara sekaligus Kepala BP BUMN Dony Oskaria berharap upaya restrukturisasi itu dapat memperbaiki fundamental serta keuangan BUMN karya nantinya.
“Saya tetap mengupayakan akhir tahun ini sudah selesai, tetapi dinamika di dalam menyelesaikan ini kan cukup rumit,” kata Dony kepada awak media di Jakarta, Selasa (18/8/2026).
Dony menuturkan upaya restrukturisasi sejumlah BUMN karya itu relatif pelik. Alasannya, sejumlah BUMN karya itu memiliki utang yang menumpuk dan persoalan bisnis yang rumit.
Apalagi, Dony menambahkan, persoalan utang dan bisnis itu ikut menjalar pada level anak usaha hingga cucu usaha.
“Utangnya besar-besar, masalahnya ini tidak hanya di level holding, tetapi dia punya anak-anak perusahaan juga bermasalah,” kata Dony.
Lewat restrukturisasi ini, BUMN karya nantinya akan difokuskan pada tiga kelompok besar bisnis mulai dari sektor infrastruktur, sektor pembangunan gedung atau building, serta sektor EPC (engineering, procurement, and construction).
Secara keseluruhan, proses penataan BUMN ini merupakan bagian dari langkah perampingan atau streamlining perusahaan negara.
Skema yang diambil dalam penataan BUMN karya ini di antaranya likuidasi untuk perusahaan yang tidak lagi beroperasi, divestasi bagi bisnis yang dilepas, konsolidasi atau penggabungan perusahaan dengan bidang usaha serupa, serta restrukturisasi untuk memperbaiki kondisi keuangan dan operasional.
Danantara menyiapkan skema konsolidasi yang memposisikan PT Wijaya Karya Tbk (WIKA) dan PT Waskita Karya Tbk (WSKT) untuk digabungkan ke dalam PT Hutama Karya (Persero).
Di sisi lain, PT Nindya Karya (Persero) dan PT Brantas Abipraya (Persero) akan dilebur ke PT Adhi Karya (Persero) Tbk (ADHI). Dalam rancangan itu, PT PP (Persero) Tbk atau PTPP tetap beroperasi sebagai entitas tersendiri.
Nantinya, perusahaan gabungan di bawah HK dan ADHI akan berkonsentrasi pada layanan civil engineering, mencakup aktivitas perancangan, pembangunan, hingga pemeliharaan berbagai infrastruktur dan fasilitas publik seperti gedung, jembatan, jalan, bendungan, serta sistem utilitas lainnya.
Sementara itu, PTPP akan diarahkan menangani dua lini usaha yakni civil engineering dan Engineering, Procurement, Construction (EPC), yang menempatkan perusahaan sebagai penanggung jawab penuh atas keseluruhan tahapan proyek konstruksi.
(naw)
