Namun, ia juga masih menunggu proses pemutakhiran data BPS untuk 2026 selesai. Ia bahkan mengaku heran apabila data yang belum final tersebut sudah dipublikasikan.
"Harusnya dites dulu, tapi saya enggak tahu nanti coba saya tanya dengan dia [BPS] tuturnya.
Adapun Purbaya mengatakan persoalan akurasi data menjadi penting karena pemerintah diwajibkan menggunakan DTSEN sebagai basis penyaluran berbagai program bantuan. Namun, apabila data tersebut belum cukup rapi, pemerintah terbuka untuk menggunakan data lama sembari melakukan perbaikan.
Sebut Anggaran BPS Sudah Cukup
Di tengah persoalan tersebut, Purbaya juga menanggapi permintaan tambahan anggaran BPS sekitar Rp1,4 triliun untuk pemutakhiran data. Dia menilai anggaran yang telah disiapkan pemerintah untuk kebutuhan tersebut seharusnya sudah mencukupi.
Akan tetapi Purbaya mengaku belum menerima langsung permintaan tambahan anggaran dari BPS. Dia justru mengetahui permintaan tersebut dari pembahasan BPS dengan DPR.
Padahal, kata dia BPS sebelumnya juga telah meminta tambahan anggaran lebih dari Rp3 triliun untuk menjalankan sensus bersamaan dengan perbaikan DTSEN.
"Dulu minta sama saya janjinya gini, minta tambahan uang sekian triliun ya, Rp3 triliun lebih kalau enggak salah, untuk supaya sensusnya dijalankan bersamaan dengan perbaikan DTSEN itu. Jadi harusnya udah cukup," kata Purbaya.
Secara keseluruhan, Purbaya menyebut anggaran BPS pada 2026 mencapai lebih dari Rp9 triliun. Sementara anggaran untuk aktivitas sensus dan pemutakhiran DTSEN berada di kisaran Rp7 triliun hingga Rp8 triliun.
"Yang jelas dia sensus minta digabung sama DTSEN supaya lebih cepat dan saya menghemat, ya saya ikutin, ya sudahlah. Rp7 [triliun] lebih lah. Kenapa datanya salah? Saya enggak tahu. Saya belum pernah cek dengan BPS gimana metodologinya, itu urusan mereka, mereka lebih ahli harusnya kan," pungkasnya.
Untuk diketahui, Komisi X DPR RI menyetujui pagu anggaran Badan Pusat Statistik (BPS) untuk tahun anggaran 2027 sebesar Rp6,48 triliun, namun BPS menyatakan anggaran tersebut belum mencukupi seluruh kebutuhan program dan operasional.
BPS kemudian mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp1,47 triliun untuk memperkuat penyediaan data statistik dan mendukung sejumlah kegiatan prioritas nasional.
(prc/ell)
