“Kemudian PLTMH multiyears tahun 2027-2028 untuk tiga unit sebesar Rp58,58 miliar. Kompor listrik untuk satu paket sebesar Rp815,56 miliar,” tambahnya.
Pada kesempatan yang sama, Direktur Jenderal EBTKE Eniya Listiani Dewi menegaskan bahwa program konversi motor bermesin fosil dan pengadaan kompor listrik merupakan bagian dari strategi efisiensi energi nasional.
Ia menyatakan seluruh program pendukung transisi energi tersebut baru akan direalisasikan secara penuh pada 2027. Sementara saat ini, Kementerian ESDM masih dalam tahap penyiapan studi kelayakan dan matrikulasi konsepnya.
“Untuk konversi motor listrik sama yang kegiatan kompor listrik untuk efisiensi energi. Jadi itu nanti di 2027 mulai. Jadi kita sekarang sebagian besar lagi masih di studi ya konsepnya bagaimana,” jelasnya.
Sebelumnya, Bahlil lebih dulu mengusulkan anggaran Rp815,56 miliar dalam RAPBN 2027 untuk program konversi kompor listrik demi mengurangi ketergantungan impor RI terhadap gas minyak cair atau liquefied petroleum gas (LPG).
“Energi yang kami dorong ke depan tidak hanya tentang LPG, tetapi kompor listrik, CNG, dan macam-macam. [Program] yang kami buat [termasuk konversi kompor listrik] sebesar Rp815,56 miliar," ujar Bahlil dalam rapat kerja dengan Komisi XII DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Senin (15/6/2026).
Bahlil menjelaskan program kompor listrik dinilai dapat menekan devisa impor LPG yang setiap tahun keluar hingga Rp120 triliun.
“Kita kan tahu bahwa LPG itu 80% kita impor. Devisa kita setiap tahun keluar untuk LPG minimal Rp120 triliun. Pada saat harga ICP seperti ini [ada kenaikan], harga devisa kita keluar untuk membeli LPG itu sekitar di atas Rp130 triliun. Subsidinya bisa di atas Rp80 triliun,” jelas Bahlil.
Sebagai salah satu diversifikasi bauran energi, lanjutnya, Kementerian ESDM memilih alternatif dengan mendorong kembali proyek kompor listrik.
“Nah ini sebagai tahap awal karena ada beberapa model kompor listrik yang sekarang kita mintanya itu di sekitar [daya] di bawah 900 kWh [kilowatt hour]. Supaya rakyat kita yang di daerah-daerah yang di kecamatan, di desa itu bisa dipakai dengan listrik kapasitas daya mereka yang ada,” ungkapnya.
Adapun, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Brian Yuliarto mengatakan pemerintah memang berencana mengebut proyek konversi kompor listrik untuk mengurangi beban subsidi LPG 3 Kg.
“Kita diminta mempercepat juga bagaimana kompor listrik itu bisa mengantikan kompor dari LPG, sehingga nanti ketika harga LPG naik, ketergantungan kita terhadap LPG, subsidi kita, beban subsidi LPG listrik itu intinya harus kita kurangi, sehingga APBN kita lebih stabil,” kata Brian kepada awak media di Kompleks Istana Kepresidenan, Kamis (5/3/2026).
Lebih lanjut, dia menyatakan Kemendiktisaintek bakal mendukung kajian percepatan konversi kompor gas ke kompor listrik tersebut.
“Kita mendukung hasil-hasil kajian, kita percepat, kajian-kajian, penelitian penelitian terkait tiga hal tadi, itu kita akan dikoordinasikan oleh Bapak Menteri ESDM. Sementara begitu,“ tegasnya.
(smr/ros)
