Bloomberg Technoz, Jakarta – Pakar energi mengingatkan pemerintah agar persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) 2027 tidak sampai molor seperti tahun ini, sebab berisiko mengganggu sejumlah rencana pemerintah pada tahun depan seperti pemberlakuan Bursa Mineral dan Komoditas Strategis (BMKS).

Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum Energi & Pertambangan (Pushep) Bisman Bakhtiar berpendapat keterlambatan persetujuan RKAB, jika kembali terulang pada tahun depan, berpotensi membuat volume perdagangan komoditas di BMKS menjadi sepi.

Apabila kondisi itu terjadi, kata Bisman, rencana pemerintah untuk menjadikan BMKS sebagai sarana pembentukan harga referensi komoditas berpotensi terjegal

“Target menjadi price maker realistis dan memungkinkan walaupun berat, artinya butuh proses dan waktu. Salah satunya harus mampu mengendalikan volume dan kontinuitas pasokan. Tentu masih banyak syarat aspek lain misalnya transparansi, likuiditas dan termasuk juga kontinuitas pasokan. Bagaimana bisa kontinu kalau terhambat RKAB?” kata Bisman ketika dihubungi, Senin (31/8/2026).

Dengan demikian, Bisman berharap keterlambatan persetujuan RKAB tidak kembali terulang pada tahun depan.