Pertanyaan ini cukup menggelitik, karena pertumbuhan ekonomi tak cuma ditentukan oleh seberapa banyak sumber daya alam yang dimiliki negara, tetapi juga seberapa efisien sumber daya itu dapat dikelola untuk menghasilkan manfaat ekonomi yang maksimal. Dari sana, perilaku korupsi bisa menjadi persoalan ekonomi, bukan sekadar persoalan hukum.
Menurut Shang-Jin Wei dalam Corruption in Economic Development: Beneficial Grease, Minor Annoyance, or Major Obstacle? menunjukkan perspektif menarik. Menurut Wei, korupsi bukan sekadar kebocoran anggaran atau uang negara yang berpindah ke kantong pribadi.
Lebih dari itu, korupsi juga dapat menggerus pertumbuhan melalui jalur yang lebih panjang. Di antaranya, menghambat investasi, mengurangi produktivitas belanja pemerintah, memperburuk kualitas infrastruktur, serta mengurangi daya tarik suatu negara bagi investor.
Dengan kata lain, korupsi sebenarnya dapat membuat ekonomi sebuah negara hanya bisa tumbuh di bawah potensi sebenarnya.
Dalam konteks potensi, Indonesia sebenarnya bukan tak punya modal pembangunan. Sebab, sumber daya alam melimpah, pasar domestik sangat besar, bahkan produsen luar negeri mau mempertaruhkan modalnya untuk membangun pabrik untuk sekadar menggarap konsumen dari Indonesia secara optimal dan lebih efisien.
Apa sebabnya? Tentu saja, jumlah penduduk yang besar, juga posisi geografis yang sangat strategis.
Korupsi Menahan Pertumbuhan Ekonomi
Sayangnya, menurut Wei, perilaku korupsi ini berpotensi menekan investasi, mendistorsi belanja pemerintah, dan menurunkan produktivitas infrastruktur. Alhasil, ada potensi dan kapasitas ekonomi yang tidak termanfaatkan dengan optimal.
Kajian Wei tersebut menghasilkan gagasan bahwa, korupsi ternyata dapat meningkatkan investasi publik, tapi sekaligus menurunkan investasi tersebut. Selain itu, korupsi juga dapat menggeser belanja dari pemeliharaan menuju proyek baru, serta dari sektor seperti pendidikan dan kesehatan, menjadi jenis pengeluaran yang lebih mudah menghasilkan rente.
Ini mengapa, anggaran yang besar tak selalu sejalan dengan besarnya manfaat ekonomi yang diterima masyarakat. Sehingga, sebenarnya tanpa korupsi dari anggaran tersebut dapat menghasilkan pertambahan produktivitas. Sebab, efisiensi adalah magic word yang mudah diucapkan, tapi sulit dijalani.
Sebagai contoh, jika Rp1 triliun digelontorkan untuk belanja publik yang menghasilkan infrastruktur dengan nilai manfaat ekonomi Rp1,2 triliun, tentu berbeda dengan Rp1 triliun yang hanya menghasilkan manfaat ekonomi Rp750 miliar, karena proyek salah sasaran, kualitas implementasi yang buruk, atau banyaknya kebocoran anggaran.
Anggaran yang setiap tahun digelontorkan Indonesia sebenarnya tak sedikit. Untuk diketahui, pemerintah menargetkan anggaran belanja negara mencapai Rp4.097 triliun pada 2027, meningkat 6,6% dibanding proyeksi belanja negara pada 2026 yang sebesar Rp3.842 triliun.
Pemerintah mengklaim melalui anggaran itu akan melakukan penguatan belanja produktif, efektivitas subsidi, dan perlindungan sosial, serta efektivitas sinergi serta hamonisasi antara pemerintah pusat dan daerah.
Perampasan Aset, Apakah Cukup?
Meski ada titik terang dari disepakatinya tenggat, Pengesahan RUU Perampasan Aset sejatinya tidak cukup. Sebab, pengesahan itu bukanlah garis finis.
Memang, perampasan aset penting karena praktik korupsi memiliki motif ekonomi dari pelakunya: keuntungan pribadi dan kelompok.
Namun, pemberantasan korupsi seharusnya tak cuma berhenti pada pengambilan aset setelah kejahatan terjadi. Hal yang lebih penting sebenarnya adalah pencegahan agar rente tersebut tak tercipta sejak awal.
Wei menawarkan pendekatan yang lebih struktural: mengurangi diskresi pemerintah yang tidak perlu, menyerhanakan regulasi, membangun birokrasi berbasis meritokrasi, memperkuat pengawasan, memastikan penegakan hukum yang independen, serta memberikan ruang yang lebih besar bagi pers dan masyarakat untuk sipil melakukan pengawasan.
Dengan begitu, siapa tahu pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa menembus angka 8%, seperti yang dicita-citakan Presiden Prabowo Subianto.
(dsp/aji)
