Indonesia, Malaysia, dan Singapura secara kolaboratif mengelola jalur perairan Malaka, bekerja sama dengan Thailand yang memiliki garis pantai pendek di ujung utara. Kapal-kapal tidak dikenakan tarif tol, tetapi kontribusi sukarela membantu membiayai pengadaan pelampung suar, rambu navigasi, mercusuar, dan inisiatif keselamatan lainnya.

Kerja sama, pertukaran informasi, serta investasi yang berkelanjutan merupakan kunci utama untuk memastikan agar ketegangan apa pun tidak sampai mengganggu pelayaran vital, ungkap para pejabat. "Langkah-langkah tersebut adalah garda pengaman bagi perdagangan global dan ketahanan energi," ujar Haji Dickson bin Dollah, Direktur Jenderal Jabatan Laut Malaysia.

Sejak 2007, komunitas maritim internasional telah menyumbang sekitar US$26 juta secara akumulatif untuk mendukung navigasi di dalam dan sekitar Selat Malaka, meski angka tersebut baru mencakup sebagian dari total keseluruhan biaya.

"Krisis yang terjadi di Teluk baru-baru ini memberi kita sebuah komparasi yang sangat berharga," kata Hassan Wirajuda, mantan Menteri Luar Negeri Indonesia sekaligus Rektor Universitas Prasetiya Mulya, yang terlibat dalam merumuskan kerangka diskusi tersebut hampir dua dekade lalu. "Perbedaan mendasarnya terletak pada aspek politik."

(bbn)