Program tersebut telah diperluas sejak 1 Agustus dengan menambah jenis pinjaman yang dapat memperoleh subsidi bunga bagi usaha kecil dan mikro serta konsumen. Paket fiskal untuk mendorong permintaan domestik telah mendukung penyaluran pinjaman baru lebih dari 20 triliun yuan dalam tujuh bulan pertama tahun ini, meningkat lebih dari 4% dibandingkan 2025.
Data pemerintah yang dirilis awal pekan ini menunjukkan produksi industri, konsumsi, dan investasi China melemah lebih dari perkiraan pada Juli. Tekanan terhadap pembuat kebijakan untuk meningkatkan stimulus juga semakin besar, mengingat banyak ekonom memperkirakan pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) telah semakin berada di bawah target tahunan Beijing sebesar 4,5%-5% setelah hanya mencapai 4,3% pada kuartal II.
Namun, Liao mengindikasikan kuota obligasi pemerintah yang telah direncanakan untuk tahun ini masih cukup untuk memastikan pemerintah mempertahankan “intensitas belanja fiskal”. Ia menyebut masih tersedia lebih dari 2 triliun yuan dari kuota tersebut untuk digunakan dalam beberapa bulan mendatang.
Kementerian Keuangan akan mengarahkan pemerintah daerah untuk menerbitkan obligasi, mempercepat belanja fiskal, serta memperkuat pengawasan terhadap daerah yang masih lambat, dalam upaya mempercepat pelaksanaan berbagai proyek, kata Liao.
Pernyataan Liao, yang juga merupakan salah satu negosiator utama China dalam perundingan dagang dengan AS, menunjukkan meningkatnya kekhawatiran Beijing terhadap kemampuan pemerintah memenuhi kebutuhan pembiayaan sembari menjaga risiko utang tetap terkendali.
China akan berupaya membangun sistem fiskal yang “lebih kuat, lebih terkonsolidasi, lebih seimbang, dan berkelanjutan” dalam rencana ekonomi berikutnya hingga 2030, kata Liao.
Para pembuat kebijakan bertujuan mengonsolidasikan seluruh pendapatan yang berasal dari penggunaan kewenangan administratif, kredit pemerintah, serta sumber daya dan aset milik negara sepenuhnya ke dalam pengelolaan anggaran China. Langkah tersebut dilakukan untuk “terus menciptakan sumber pendapatan fiskal yang stabil dan berkelanjutan,” ujarnya.
Pemerintah juga akan secara “tegas” mencegah penumpukan “utang tersembunyi” baru dan melakukan peninjauan “sistematis” terhadap keringanan pajak yang diberlakukan sebelumnya. Tujuannya adalah menghentikan atau menyesuaikan kebijakan tersebut guna mengurangi “kebijakan yang terfragmentasi” dan distorsi pasar, kata Liao.
Pemerintah juga akan memperketat pemberantasan subsidi ilegal di tingkat daerah dan membangun mekanisme persetujuan untuk pemberian bantuan baru. Liao menambahkan, pemerintah telah menyusun daftar kebijakan yang tidak lagi boleh ditawarkan.
(bbn)
