Tidak hanya sebatas studi, kata dia, hasil riset berbasis bukti ilmiah akan difungsikan sebagai senjata utama pemerintah dalam menuntut ganti rugi pemulihan lingkungan secara tegas kepada pihak yang bertanggung jawab atas tumpahan minyak.
"Saya enggak tahu bagaimana, saya bukan ahli lingkungan. Tapi kalau mereka bilang ikan enggak bisa hidup di sini, itu bisa kita klaim. Bukan alih profesi, kita minta ganti rugi lingkungannya," tutur Purbaya.
Peran Kemenkeu Jaga Stabilitas Ekonomi NTT
Dalam kunjungan ke NTT tersebut, Purbaya juga bertemu dengan Jajaran Kemenkeu di Provinsi NTT. Pertemuan berlangsung di Gedung Keuangan Negara Kupang, NTT pada Jumat (7/8/2026).
Pertemuan ini merupakan forum untuk memonitor pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di daerah, membahas perkembangan penerimaan negara, serta mengevaluasi dukungan APBN terhadap berbagai program prioritas pemerintah, termasuk pengendalian inflasi.
Dalam arahannya, Purbaya menegaskan bahwa Kemenkeu memegang peranan penting dalam menjaga stabilitas ekonomi, mengendalikan inflasi, serta mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Khusus untuk menjaga stabilitas fiskal daerah, pemerintah telah mengalokasikan bantuan pemerintah pusat sebesar Rp20,5 triliun untuk 490 kabupaten/ kota yang siap dicairkan mulai hari ini, termasuk untuk pemerintah daerah di wilayah NTT.
Namun, dia menegaskan peran Kemenkeu tidak berhenti pada pengalokasian anggaran saja. Fungsi monitoring secara hati-hati perlu dilakukan, untuk memastikan kredibilitas penyaluran anggaran yang tepat sasaran.
“Bukan hanya bagi-bagi anggaran saja. Tapi bagi, monitor, dan kendalikan. Jadi peran Anda sekalian amat penting untuk menjaga rakyat dan NKRI utamanya, karena uang itu ketika tidak diawasi rupanya rakyat tidak suka. Jadi tugas kita penting dalam menjaga kredibilitas penyaluran anggaran,” tegasnya.
Sejalan dengan arahan tersebut, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi NTT telah melakukan monitoring dan evaluasi belanja pengendalian inflasi berbasis Dashboard Monitoring Belanja Pengendalian Inflasi Provinsi NTT.
Dashboard tersebut menjadi instrumen analisis untuk memantau efektivitas belanja, tren inflasi, serta memberikan rekomendasi kebijakan yang mendukung pengambilan keputusan secara lebih cepat dan tepat sasaran.
Selain itu, melalui berbagai forum koordinasi, seperti high level meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID); Tim Pembahasan Perekonomian Provinsi NTT; serta koordinasi bersama Pemerintah Provinsi NTT, Bank Indonesia, Badan Pusat Statistik, Otoritas Jasa Keuangan, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya, Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi NTT juga terus memperkuat sinergi dalam mendukung stabilitas harga di daerah.
(mfd/ell)
