Jika harga minyak terus meningkat, terutama mendekati level US$90-US$ 100 per barel, maka beban subsidi energi berpotensi meningkat dan memberikan tekanan tambahan terhadap defisit anggaran.
Penerimaan Pajak Tergerus
Selain subsidi, risiko fiskal semester II-2026 juga berasal dari sisi penerimaan pajak. Yusuf memperkirakan penerimaan negara berpotensi mengalami tekanan setelah adanya pengembalian restitusi pajak kepada wajib pajak.
Menurutnya, tingginya penerimaan pajak pada semester I salah satunya dipengaruhi oleh tertahannya restitusi selama proses pemeriksaan. Dengan kombinasi tekanan belanja dan penerimaan, Yusuf memperkirakan masih terdapat potensi kekurangan penerimaan pajak (shortfall) hingga akhir tahun.
Dia memperkirakan shortfall penerimaan pajak berada di kisaran Rp73 triliun hingga Rp149 triliun. Kondisi tersebut berpotensi membuat defisit anggaran lebih lebar dari target awal pemerintah.
"Pemerintah menargetkan defisit sekitar 2,65% terhadap PDB dalam APBN, tetapi proyeksi pemerintah sebelumnya sudah melebar menjadi sekitar 2,85% terhadap PDB," ujarnya.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sebelumnya memperkirakan penerimaan pajak sepanjang 2026 hanya mencapai Rp2.310,8 triliun, lebih rendah dari target APBN sebesar Rp2.357,7 triliun. Dengan demikian, penerimaan pajak berpotensi mengalami shortfall atau kekurangan sebesar Rp46,9 triliun.
Dari sisi belanja, Yusuf melihat ekspansi belanja pemerintah pusat masih akan berlanjut. Hal tersebut berbeda dengan kondisi pemerintah daerah yang masih menghadapi tekanan akibat penyesuaian transfer ke daerah.
Tekanan di daerah berpotensi berlanjut pada semester II lantaran terdapat sejumlah kebutuhan pembiayaan yang harus dipenuhi, termasuk cicilan program Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes Merah Putih).
Tingginya Credit Default Swap
Selain tekanan fiskal, Yusuf juga menyoroti meningkatnya ongkos pendanaan pemerintah yang tercermin dari tingginya Credit Default Swap (CDS) Indonesia.
Menurutnya, peningkatan CDS menunjukkan persepsi risiko investor terhadap Indonesia yang lebih tinggi. Kondisi tersebut dapat membuat pemerintah harus menawarkan imbal hasil lebih besar untuk menarik investor membeli surat utang negara.
"Ketika risikonya lebih tinggi, surat utang pemerintah harganya akan lebih rendah sehingga investor akan meminta imbal hasil yang lebih tinggi. Ini kemudian mendorong bunga utang yang juga jauh lebih tinggi, terutama dalam jangka menengah hingga panjang," jelas Yusuf.
Yusuf menilai, tingginya CDS Indonesia dibandingkan negara lain menunjukkan tekanan bukan hanya berasal dari faktor global, tetapi juga dipengaruhi oleh sentimen domestik.
"Kalau faktor global seperti harga minyak, semua negara juga mengalami. Tetapi ketika Indonesia cukup tinggi dibandingkan negara lain, jangan-jangan sentimen risiko yang muncul juga banyak dipengaruhi faktor domestik," tuturnya.
(lav)
